Akhirnya Diteken Jokowi, Luhut Pandjaitan Beber UU Cipta Kerja akan Luruskan Hal yang Tak Lurus

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya diteken Jokowi, Luhut Binsar Panjdaitan beber UU Cipta Kerja akan luruskan hal yang tak lurus.

Omnibus Law UU Cipta Kerja akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi lembaran negara.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun yakin UU Nomor 11 Tahun 2020 ini akan meluruskan hal-hal yang selama ini tak lurus.

Diketahui, pengesahan UU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama kaum buruh dan mahasiswa.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bisa membantu meluruskan hal-hal yang dianggap tak sesuai percepatan pembangunan.

Salah satunya, mempercepat realisasi program Perhutanan Sosial yang distribusinya baru mencapai 4,2 juta hektare.

Sementara, masih ada 8,5 juta hektare yang harus didistribusikan hingga tahun 2024.

Baca juga: Lengkap, Klarifikasi Refly Harun Usai Dipanggil Bareskrim Polri, Bahas Isu Pertanyaan Jebak Gus Nur

Baca juga: Bocoran Mahfud MD, Gatot Nurmantyo Susul Fadli Zon & Fahri Hamzah, Dapat Bintang Mahaputra Jokowi

Baca juga: Cek Rekening Sekarang, Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap II Paling Lambat 7 November

Baca juga: Liga Italia, Sebelum Jadi Superstar AC Milan, Skill Eks Arsenal Ini Sudah Dipuji Cristiano Ronaldo

"Undang-undang Cipta Kerja itu akan banyak sekali saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus," kata Luhut virtual usai rapat terbatas, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11/2020).

Akselerasi distribusi Perhutanan Sosial, kata Luhut Binsar Pandjaitan, dilakukan dengan integrasi antara sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ia pun mencontohkan adanya lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dapat memberikan keuntungan hingga Rp 10 juta kepada warga setiap bulannya.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, model ini bisa direplika ke tempat-tempag lainnya meski tidak serta merta akan sama.

"Tapi apapun yang kita lakukan itu harus ada benefit ekonominya kepada masyarakat, dan itu yang kita lihat sekarang, presiden lihat kemarin di Humbang Hasundutan itu dampaknya sangat besar," ujarnya.

Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa sudah berpuluh-puluh tahun pemerintah tidak pernah melibatkan rakyat secara langsung dalam hal ini.

Namun demikian, dengan model lumbung pangan ini dia yakin rakyat akan diuntungkan.

"Nanti seperti Humbang itu hanya 20 persen miliknya investor, yang 80 persen adalah dimiliki oleh rakyat dan dibagi 1 hektare per keluarga," katanya.