Dandim Bontang Sebut Wajar Bawaslu Bubarkan Lembaga Survei, Jangan Coba Bermain di Air Keruh!

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Untuk memastikan Pilkada Bontang 2020 berjalan lancar dan aman KPU dan Bawaslu tak sendiri. Masih ada TNI-Polri yang juga berkewajiban mengawal jalannya pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Hal itu ditegaskan Dandim 0908 Bontang, Letkol Arh Choirul Huda. Pemegang tongkat komando Kodim Bontang ini memberi jaminan bahwa pihaknya bakal selalu berada di samping KPU dan Bawaslu.

TNI turut memastikan keamanan jalannya Pilkada dari pihak-pihak yang berniat mengganggu stabilitas.

"Kalau sekiranya ada pihak-pihak yang mencoba bermain di air keruh. Saya bilang KPU dan Bawaslu Bontang punya Kapolres dan Dandim untuk mengawal itu semua," ungkapnya.

Misalnya, seperti pembubaran yang dilakukan Bawaslu terhadap kegiatan LSI Denny JA yang dianggap ilegal.

Baca juga: Beginilah Respon Tim Pemenangan Paslon Pilkada Bontang Soal Pembubaran Kegiatan LSI Denny JA

Baca juga: Kena Tegur Mendagri, Pjs Walikota Tegaskan Bakal Tindak ASN tak Netral di Pilkada Bontang 2020

Menurutnya, hal itu wajar dan memang harus dilakukan Bawaslu Bontang selaku lembaga pengawas Pemilu.

"Bawaslu memiliki kewenangan. Saya memantau, sampai bubarkan adanya survei yang tak terdaftar dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang memang harus seperti itu Bawaslu. Dengan tak memihak satu dan yang lain," ujarnya.

Pemberitaan sebelumnya, konferensi pers hasil temuan dan analisi survei Pilkada Bontang yang digelar LSI Denny JA, Minggu (1/11/2020) disetop Bawaslu Bontang.

Konferensi pers yang digelar di Cafe Teras Kuala tersebut mengundang awak media Bontang, Kalimantan Timur.

Dari pantauan Tribunkaltim.co, pada saat sesi tanya jawab, tiba-tiba Ketua Bawaslu Bontang bersama jajarannya masuk ke arena konferensi pers.

Mereka langsung menuju meja depan yang diisi oleh Fadhli Fakhri Fauzan selaku penelti LSI Denny JA. Kontan hal tersebut menuai kegaduhan, awak media langsung bergerak ke depan mengabadikan gambar dan momen tersebut.

"Ini sedang apa di sini," kata Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah dengan nada tinggi.

Belakangan diketahui, kegiatan survei yang dilakukan lembaga survei LSI Denny JA dianggap diduga ilegal, lantaran melaksanakan kegiatan tanpa sepengetahuan penyelenggara dan pengawas pemilu Kota Bontang.