Pembayaran Insentif Guru Honorer di Samarinda, Kadisdik Asli Nuryadin: Swasta Lagi Berproses

Beredar kabar bahwa pembayaran insentif Triwulan II bagi guru honorer di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, masih belum dibayarkan

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, M RIDUAN
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin. Asli Nuryadin, mengungkapkan bahwa pembayaran insentif bagi guru honorer saat sekarang sudah berproses. 

Dikabarkan, Mendikbud Nadiem Makarim siapkan kapasitas pengangkatan satu juta guru honorer jadi pegawai PPPK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) menyiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga satu juta pada 2021.

"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi," ujar Mendikbud dalam kunjungannya ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (11/11/2020).

Dia menjelaskan formasi PPPK tersebut dari daerah. Namun, permasalahannya pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi.

Padahal, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.

"Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," katanya.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Beberkan Kasus Aktif di Indonesia Lebih Rendah Dibanding Dunia

Baca Juga: Memperingati Hari Pahlawan, Inilah Pesan Dandim dan Kapolres Berau kepada Pemuda

Baca Juga: Peluang yang Menjanjikan Selama Covid-19, Telkomsel Ungkap Tantangan 4C

Baca Juga: Satgas Imbau Pengawasan Pekerja Migran Harus Diperketat, Positif Covid-19 di Eropa Meningkat

Dia menambahkan hal itu merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah 3T agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.

"Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan," tuturnya.

Dia berharap hal itu dapat menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.

"Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) menahan diri dulu. Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS," ujarnya.

Dalam kunjungan ke Rote Ndao tersebut, Nadiem juga mengunjungi sekolah rusak yang berada di SDN 1 Ndau.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved