Gubernur Ridwan Kamil Jelaskan Mengapa Kerumunan Massa Acara Rizieq Shihab Tidak Dibubarkan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Gubernur Ridwan Kamil beri penjelasan mengapa kerumunan massa acara Rizieq Shihab tidak dibubarkan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara keagamaan Pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Ridwan Kamil hadir sekira pukul 10.40 WIB. Ia mengenakan kemeja biru dan masker putih.

Baca Juga: Ekonomi Kaltim Mulai Membaik, Ekspor Batu Bara dan CPO Menggeliat

Baca Juga: Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera Sarankan Mahfud MD Temui Rizieq Shihab

Baca Juga: Azerbaijan dan Armenia Bersepakat Akhiri Perang, Sudah Enam Pekan Bertempur

Baca Juga: Pemkab Kukar Buat Pemeliharaan Jembatan Ing Martadipura Kota Bangun, Kirim Personel Atur Lalu Lintas

Ridwan Kamil alias Kang Emil datang menaiki mobil Alphard Hitam. Emil didampingi beberapa orang ke Bareskrim Polri.

Emil dimintai klarifikasi selama tujuh jam. Ia mengaku ditanyai seputar kerumunan di Megamendung.

Dalam konferensi pers, Emil menyatakan bahwa secara moril semua urusan dan dinamika di Jawa Barat menjadi tanggungjawabnya.

"Sehingga dalam kapasitas itu, positif dan negatif, kelebihan dan kekurangan itu menjadi tanggung jawab saya," kata Emil.

Baca Juga: Pasokan Darah Kian Menipis, PMI Paser Giat Ajak Instansi Lakukan Bakti Sosial

Baca Juga: BREAKING NEWS Ada Pria Menghilang di Perairan Sungai Mahakam Samarinda, Saksi Mengaku Didorong

"Jika ada peristiwa-peristiwa di Jawa Barat, yang kurang berkenan dan belum maksimal saya meminta perhomonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan," ujar Emil.

Selama 10 bulan menangani persoalan covid-19, terdapat dinamika di Jawa Barat.

Namun, ia menjelaskan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan daerah otonom.

Baca Juga: Jelang Pilkada Bontang 2020, Disdukcapil Gencar Serukan Perekaman KTP Elektronik

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Jalan Poros Samarinda Bontang, 2 Motor Adu Banteng dengan Truk, Nyawa Melayang

Di mana Bupati dan Wali Kota dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah.

"Sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif," tutur Emil.

Di Jawa Barat tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur.

Emil memaparkan terdapat enam urusan yang tidak bisa diintervensi olehnya, yakni soal keamanan, pertahanan, yustisi, agama, hubungan luar negeri, dan fiskal.

Baca Juga: Ekspansi ke Negaranya Presiden Rodrigo Duterte, Alfamart Buka Gerai ke-1000, Serap 8 Ribu Pekerja

Baca Juga: Ada Jasad Wanita di Kamar Kosan Samarinda, Polisi Menduga Dibunuh Suaminya, Kini Diproses Autopsi

Terjadinya kerumunan di Megamendung, Emil menerangkan izin yang dilayangkan oleh pihak panitia ke pimpinan daerah setempat adalah acara peletakan batu pertama dan Salat Jumat.

"Pertama itu adalah Salat jumat dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke camat ke satgas kabupaten itu. Hanya itu, jadi bukan acara besar," imbuh Emil.

Oleh pihak aparat setempat, kata Emil, sudah diingatkan mengenai potensi kerumunan yang akan terjadi jika acara berlangsung.

"Tindakan pencegahan sudah dilakukan. Kemudian di hari H ada euforia dari masyarakat, yang ingin melihat juga, itulah yang membuat situasi jadi masif," terang Emil.

Baca Juga: Dini Hari, Jasad Pria yang Menghilang di Sungai Mahakam Ditemukan, 100 Meter dari Lokasi Kejadian

Baca Juga: Kronologi Pria Hilang di Sungai Mahakam Samarinda karena Diduga Didorong Orang tak Dikenal

Baca Juga: BREAKING NEWS Ada Pria Menghilang di Perairan Sungai Mahakam Samarinda, Saksi Mengaku Didorong

Ketika masyarakat membeludak, aparat di tempat kejadian memiliki dua opsi, yakni melakukan tindakan persuasif humanis atau represif.

"Karena massa sudah besar, ada potensi gesekan, jadi pilihan Kapolda Jabar adalah pendekatan humanis non represif," tutur Emil.

Konsekuensi dari putusan itu adalah pencopotan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi.

Beri Sanksi

Kang Emil menegaskan akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait acara Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor.

"Saya akan beri sanksi ke Kabupaten Bogor, saya berikan sanksi ke panitia karena bawa banyak dampak," katanya.

Kang Emil menyebut, sanksi berupa lisan, tulisan, dan denda administratif kepada Pemkab Bogor.

Menurut Emil, Pemprov Jabar akan menjatuhkan denda paling maksimal dalam hal ini.

"Ada urutannya tiga, teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif dari 50 ribu hingga 50 juta saya kira bukan ga mungkin dendanya maksimal," ujar Emil.

Pihaknya juga tetap mengedepankan azas kemanusiaan terhadap Pemkab Bogor.

Mengingat, Bupati Bogor Ade Yasin dewasa ini sedang terpapar Corona atau covid-19.

"Tapi juga secara kemanusiaan, saya juga harus sampaikan simpati saya karena bu Bupati dirawat RSPAD terpapar covid-19. Suasana kebatinan di Kabupaten Bogor sedang tak baik jadi aturan tetap ditegakan tapi kemanusiaan didahulukan," ucap Emil. (tribun network/denis/tribunnetwork/cep)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Emil Ungkap Alasan Mengapa Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab di Megamendung Tak Dibubarkan, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/21/emil-ungkap-alasan-mengapa-kerumunan-massa-di-acara-rizieq-shihab-di-megamendung-tak-dibubarkan?page=all.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Dewi Agustina