Paslon Pilkada Bontang Boleh Bentuk Satgas Pengawasan, Polisi Ingatkan Jangan Main Hakim Sendiri

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Nyaris bentrok antar pendukung pasangan calon Pilkada Bontang beberapa waktu lalu diharap bisa jadi pelajaran.

Jangan sampai terjadi lagi selama tahapan Pilkada berlangsung di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Penyelenggara, pengawas hingga aparat keamanan sudah mewanti-wanti para pendukung masing-masing paslon agar tak bertindak di luar hukum yang berlaku.

Diketahui, kedua paslon membentuk satuan tugas (Satgas) independen untuk mengawasi jalannya tahapan Pilkada.

Kendati negara telah mengamanahkan fungsi pengawasan tersebut kepada Bawaslu.

Namun partisipasi masyarakat begitu tinggi mendekati hari pencoblosan.

"Boleh membentuk satgas untuk mengawasi. Tapi yang berhak menindak tetap aparat berwenang. Pidana pemilihan; Bawaslu. Sementara Pidana umum; polisi. Jangan main hakim sendiri," kata Kapolres Bontang melalui Kasatreskrim AKP Makhfud Hidayat.

Perwira polisi itu membeberkan insiden nyaris bentrok antar pendukung itu, dari hasil penyelidikan sementara, diduga akibat konvoi salah satu pendukung paslon.

Konvoi kendaraan pendukung pasangan calon itu melewati salah satu markas partai politik pengusung paslon Pilkada lainnya.

Diduga ada lemparan kata-kata provokasi dari peserta konvoi ke arah pendukung yang berada di kantor partai berlambang banteng itu.

"Seperti kejadian malam (Sabtu dinihari), yang jadi pemicunya adanya dugaan konvoi dilakukan pendukung paslon yang melewati kantor DPC PDIP Bontang," bebernya.

"Diduga ada kata-kata keluar dari Iring-iringan konvoi yang menyinggung orang-orang yang ada di kantor DPC. Sehingga mereka balik mendatangi planet football," tuturnya.

Kendati sempat terjadi keributan, perselisihan itu bisa diredam aparat kepolisian dibantu TNI.

Baca juga: Pasca Nyaris Bentrok Antar Pendukung, Begini Komitmen 2 Calon Walikota Bontang Jaga Kedamaian Kota

Baca juga: Kapolres Serukan Pesan Kapolri Idham Azis Saat Deklarasi Damai Pilkada Bontang

Baca juga: Pasca Insiden yang Nyaris Ricuh, KPU Pertemukan Timses Paslon, Gelar Deklarasi Damai Pilkada Bontang

Saat ini proses hukum sedang berjalan.

Kedua belah pihak saling melapor ke Polres Bontang.

Mereka meminta kasus itu diusut tuntas.

Polri tak lelah mengingatkan agar masyarakat yang terlibat dalam tim pemenangan paslon, agar selalu ingat batasan-batasan hukum.

"Money politics lapor ke Bawaslu temuannya. Jangan main hakim sendiri. Konsekuensinya jelas pidana umum," ucapnya.

(TribunKaltim.co/Muhammad Fachri)