Harmaji Sekretaris KPAD Kutai Timur Sebut Pemerintah tak Pernah Legalkan Prostitusi atau Lokalisasi
Harmaji Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kutai Timur akan mengikuti langkah pemerintah terkait prostitusi di Kutai Timur.
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Harmaji Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kutai Timur akan mengikuti langkah pemerintah terkait prostitusi di Kutai Timur.
"Kami ikuti langkah pemerintah, cuma kita tetap mengantisipasi terjadinya hal itu," ujar Harmaji
Ia menyampaikan bahwa sejak dahulu lokalisasi tidak pernah dilegalkan pemerintah. Minggu (6/12/2020).
Baca juga: Ada Satu TPS di Lokalisasi KM 16 Loa Ipuh Darat, PPK Tenggarong Akan Sosialisasikan Pilkada di Sana
Baca juga: Kisah Pilu 3 Wanita Sukabumi, Dijanjikan Gaji Tinggi di Jakarta, Sekalinya Ditempatkan di Lokalisasi
"Dari dulu enggak ada yang melegalkan lokalisasi, enggak ada pemerintah yang melegalkan lokalisasi, kalau ditutup, iya.
Harmaji menambahkan bahwa lokalisasi berbeda dengan prostitusi.
"Cuma harus dibedakan antara lokalisasi dan prostitusi kalau lokalisasi bisa ditutup kalau prostitusi kan enggak bisa, tetap aja mereka akan mencari jalannya, seperti online, selama demand itu ada supply pasti ada," ujarnya.
Menurutnya Kutai Timur bisa berpotensi adanya lokalisasi dan prostitusi.
"Apalagi Kutai Timur ini kota laki-laki, 44 persen itu ada di sektor pertambangan sektornya laki-laki," kata Harmaji.
Baca juga: NEWS VIDEO Penghuni Eks Lokalisasi Manggar Sari Balikpapan Mendadak Sepi Saat Dirazia Petugas
Baca juga: Eks Lokalisasi Manggar Sari Balikpapan Mendadak Sepi, Hampir Semua Rumah Penduduk Gelap Gulita
Hal itu karena banyak pekerja yang tidak beristri atau belum, keluarganya tidak berada di Kutim.
"Kan banyak tenaga laki-laki yang didatangkan dari luar Sangatta, kalau bujangan lokal ke sini dan enggak bawa istri itu bisa jadi potensi," ucap Harmaji.
Ia menyarankan pihak perusahaan dapat menyediakan rumah bagi tenaga kerja khususnya yang telah berkeluarga untuk menghindari prostitusi atau lokalisasi.
"Kalau mau bertanggung jawab, semua perusahaan kalau mendatangkan tenaga kerja harus sediain dong rumah, supaya satu atap ada bapak, ibu, anak itu bisa menjadi hidup sehat," ungkap Harmaji
TRIBUNKALTIM.CO/Dini ANGGITA SUMATRI