Perjuangkan DBH Migas yang Bakal Dipangkas, Pemkot Balikpapan Minta Pemprov Kaltim Mengadu ke Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan berusaha memperjuangkan peningkatan besaran dana bagi hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat pada tahun 2021.

Pemkot Balikpapan telah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hal itu.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk melibatkan sejumlah kabupaten/kota lain.

Khususnya yang memiliki kepentingan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah dalam memperjuangkan besaran dana bagi hasil migas.

“Untuk memperjuangkan peningkatan besaran DBH, kita sudah kordinasi dengan provinsi bersama daerah lain,” katanya.

Baca juga: DBH Dipangkas Pusat, Kepala BPKAD Pastikan Gaji ASN Pemkot Balikpapan Tetap Aman

Baca juga: DBH Dipangkas Pusat, DPRD Balikpapan Usul PAD 2021 Naik Rp 715 Miliar

Baca juga: Hadapi Kondisi Sulit dan Kehilangan DBH, Pemkot Balikpapan Harap Vaksin Segera Didistribusikan

Rizal Effendi menyebutkan pemangkasan DBH Balikpapan memang tak sebesar daerah lain.

Pasalnya, Kota Minyak hanya sebagai daerah pengolah.

Berbeda dengan kabupaten/kota lain yang merupakan daerah penghasil.

“Untuk DBH kan memang yang paling banyak jatahnya itu adalah daerah-daerah penghasil," ujar Rizal Effendi.

Namun, pihaknya bersama dengan kabupaten/kota lain akan memperjuangkan kembali besaran dana bagi hasil yang diterima.

Pada tahun 2021 mendatang, Pemerintah Pusat berencana akan memangkas sebesar Rp 257 miliar dana bagi hasil migas bagi Kota Balikpapan.

Jumlah tersebut memangkas hampir 50 persen dari besaran DBH migas yang biasa diterima oleh Kota Balikpapan, berkisar Rp 600 miliar setiap tahun anggaran.

Kondisi ini akan memperparah keuangan daerah, yang saat ini masih dalam kondisi krisis dikarenakan pandemi Covid-19.

"Jadi kita bersama-sama akan mengadu ke pusat untuk memperjuangkan agar DBH kita bisa dinaikkan kembali,” kata Rizal Effendi.

(TribunKaltim.co/ Miftah Aulia)