Breaking News:

BPPRD Kaltara Akan Gandeng Kejati Kalimantan Timur Tagih Pajak Alat Berat

Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah atau BPPRD akan menggandeng Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam menagih tunggakan pajak alat berat.

TRIBUNKALTARA.COM / FAWDI
Kabid Pajak, BPPRD Kaltara, Imam Pratikno ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (23/12/2020). (TRIBUNKALTARA.COM / FAWDI ) 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara, melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah atau BPPRD akan menggandeng Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam menagih tunggakan pajak alat berat.

Hal ini diungkapkan Kabid Pajak BPPRD Kaltara, Imam Pratikno, saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor.

Baca juga: Tiap Tahun Hasilkan Rp 500 Juta, Samsat Penajam Paser Utara Bakal Hapus Pajak Alat Berat

Baca juga: Putusan MK tak Batalkan Pajak Alat Berat Nunggak di Kaltara, Imam Pratikno: Rp 5 M Belum Dibayar

Baca juga: Tunggak Pajak Alat Berat, Komisi II DPRD Kalti Minta KPC Tekan Kontraktornya Segera Melunasi

"Saat ini kami telah bersurat ke Kejati Kaltim, kami menunggu tindak lanjut atas surat itu," ujar Kabid Pajak BPPRD Kaltara, Imam Pratikno, Rabu (23/12/2020).

Hal ini dilakukan, mengingat masih banyak perusahaan di Kaltara yang belum membayarkan pajak alat berat.

"Karena masih banyak perusahaan di Kaltara ini yang belum membayarkan pajaknya," ujar Imam.

Baca juga: Banyak Perusahaan Beri Alamat Palsu, Tahun Lalu Pajak Alat Berat yang Menunggak Hingga Rp 19 Miliar

Baca juga: Pajak Alat Berat di Kalimantan Utara Tersendat, Masih Ada Menunggak Sekitar Rp 19 Miliar

Baca juga: Pajak Alat Berat di Kaltara Minim, Perusahaan Sebut Pemberitahuan dari Samsat Terlambat

Baca juga: VIDEO EKSKLUSIF - Potensi Pajak Alat Berat Rp 5 Miliar Belum Ditarik

Total tunggakan perusahaan untuk pajak alat berat sekitar Rp 5 miliar.

"Memang totalnya tidak sampai puluhan miliar, tapi itu tetap harus dibayarkan," tuturnya.

Terkait realisasi penerimaan pajak Kaltara, di masa pandemi, dirinya mengaku bahwa sudah baik.

Baca juga: VIDEO TEASER - Potensi Pajak Alat Berat Rp 5 Miliar Belum Ditarik Pemprov Kaltara

Baca Juga: Berita Terkini Kaltara

Angka realisasi penerimaan berkisar di 80%, terbanyak dari PKB dan BBNKB.

"Kalau secara keseluruhan realisasi saat ini di 80% lah ya, karena di masa pandemi banyak perusahaan yang off, jadi ini terbilang baik ya," tuturnya.

( TribunKaltara.com / Maulana Ilhami Fawdi )

IKUTI BERITA-BERITA TERKINI KALTARA, KLIK DI SINI

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved