Kontras Bocorkan Ancaman Sipil Dibalik Program Polisi Siber, Mahfud MD: Terlalu Toleran Juga Bahaya

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Pemerintah mengaktivkan polisi siber mengundang sorotan dari Kontras.

Diketahui, rencana ini disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD.

Dengan polisi siber, berbagai aksi hoaks hingga ujaran kebencian di dunia maya atau media sosial bisa dideteksi dengan cepat.

Selanjutnya, para pelakunya langsung bisa dibekuk.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai, rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan kegiatan polisi siber pada 2021 mengancam kebebasan sipil.

Khususnya terkait kebebasan berekspresi.

Baca juga: Faktor Boleh Tidaknya Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021, Tidak 100 Persen Luring

Baca juga: Komnas HAM Temukan Petunjuk Baru dari Rekaman CCTV, Lokasi Rumah Penyiksaan 6 Laskar FPI Disinggung

Baca juga: INFO BMKG Prakiraan Cuaca Selasa 29 Desember 2020, Surabaya dan Banjarmasin Terjadi Hujan Petir

Baca juga: Identitas Warga Asing yang Datang ke Markas FPI Terungkap, Anggota Intelijen Jerman, Bukan Diplomat!

Padahal, kata Fatia, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat.

"Langkah pemerintah ini makin membungkam kebebasan sipil itu sendiri, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan jelas melanggar hak kebebasan berkespresi yang telah dilindungi konsitusi," kata Fatia saat dihubungi, Senin (28/12/2020).

Dia mengatakan, bisa jadi makin banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah.

Bila demikian, menurut Fatia, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme.

"Akhirnya hal ini juga akan menuju ke budaya di zaman otoritarianisme yang mana publik tidak diperkenankan memberikan kritik apapun," tuturnya.

Demokrasi di Indonesia pun, kata dia, tak akan lagi ada maknanya.

Penyelenggaraan demokrasi hanya menjadi formalitas belaka.

"Demokrasi hanya akan berjalan sekadar formalitas saja, tapi tidak ada implementasi yang baik dalam realitanya," ujar Fatia.