Drone Diduga Milik Cina, PKS Singgung Prabowo, Fadli Zon Sebut Penghinaan Terhadap Kedaulatan RI
Rongrongan China terhadap kedaulatan Indonesia terus berlanjut, tak hanya di laut China Selatan terutama perairan Natuna.
TRIBUNKALTIM.CO - Fraksi PKS di DPR RI menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait ditemukannya drone pengintai yang diduga milik Cina.
Sementara itu Fadli Zon, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra menyebut masuknya drone asing tersebut merupakan penghinaan terhadap kedaulatan Republik Indonesia.
Seperti diketahui setelah adanya temuan drone diduga milik China yang ditemukan di perairan Indonesia, yang menyita perhatian publik, termasuk juga para politikus Indonesia.
Baca juga: Resmi, Akhirnya Gerindra Bersikap Soal Pembubaran FPI oleh Pemerintah Jokowi, Bagaimana Fadli Zon?
Baca juga: Tak Tinggal Diam, Akhirnya Fadli Zon Bantah Ponakan Prabowo Soal Gerindra Dukung FPI Dibubarkan
Baca juga: TERBARU Hasil Survei Elektabilitas Parpol, Partai Prabowo Subianto Turun Tajam, PSI Kejutan
Baca juga: Blak-blakan ke Bos ILC Karni Ilyas, Sandiaga Uno Bocorkan Tolak Tawaran Prabowo, Pendukung Kecewa
Seperti diketahui benda asing tersebut ditemukan oleh nelayan di Kepulauan Selayar, wilayah perairan Sulawesi Selatan.
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, termasuk yang menanggapi kabar tersebut.
Dirinya menuliskan tanggapannya melalui cuitan di Twitter pribadinya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menuturkan Indonesia bukanlah wilayah yang terpetakan.
Sehingga tidak seharusnya dapat secara bebas dimasuki benda semacam drone pengintai terlebih di wilayah laut.
Fadli juga menyebut masuknya drone diduga milik asing tersebut juga merupakan sebuah penghinaan terhadap kedaulatan RI.
"Urusan drone asing berkeliaran di wilayan NKRI adalah penghinaan thd kedaulatan RI. Indonesia bukan “terra incognita”. Harus dipanggil segera pemilik drone yg beroperasi ilegal di wilayah kita."

Menanti Sikap Menhan Prabowo
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyebut ditemukannya drone milik asing dikaitkan dengan lemahnya sistem keamanan teritori di Indonesia.
Baca juga: Sebelum Peristiwa Penembakan Anggota FPI, Munarman Mengaku Habib Rizieq Sempat Dikuntit Drone
Maka dari itu dirinya mendesak sikap tegas Pemerintah Indonesia, dan mengejar kemampuan pertahanan yang tertinggal dari sisi teknologi.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan ( Prabowo Subianto) untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh," ungkap Sukamta melalui keterangannya, Sabtu (2/1/2021).
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya,drone sepanjang dua meter tersebut sudah masuk sangat dalam di wilayah Indonesia.
Bagi Sukamta sangat perlu untuk menyelidiki asal-usul drone, lantaran berguna sebagai langkah selanjutnya untuk menindak tegas.
Baca juga: Tak Tinggal Diam, Akhirnya Fadli Zon Bantah Ponakan Prabowo Soal Gerindra Dukung FPI Dibubarkan
Apabila terbukti milik asing, maka Indonesia harus protes keras dan melakukan proses diplomatik yang tegas.
Apabila tidak dilakukan akan sangat berbahaya, karena bisa saja data-data penting geografis dan potensi laut di Indonesia akan tercuri.
Sukamta menilai Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi.
Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal.
Baca juga: Kelakuan Amanda Manopo & Arya Saloka Saat Libur Syuting Ikatan Cinta, dan Benda Wajib bagi Aldebaran
Baca juga: Pasangan Suami Isteri Asal Kutai Timur Raup Jutaan Rupiah lewat Bisnis Ikan Guppy
Baca juga: Hari Ini Gisel dan MYD Diperiksa sebagai Tersangka, Mantan Istri Gading akan Ditahan? Dasar Hukumnya
Baca juga: Ternyata FPI Bukan Kategori Ormas Terlarang, Beda dengan PKI Dibongkar, Penjelasan Hamdan Zoelva
Tidak hanya itu kewaspadaam perlu ditingkatkan, karena letak Indonesia dapat dimanfaat negara asing karena berada di zona ketegangan.
Dalam hal ini ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN, Indonesia bisa berimbas.
Sehingga Sukamta meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Wahyu Gilang Putranto)