Gubernur Kaltim Isran Noor Menilai Kontrol Pengawasan Dana CSR Belum Maksimal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, sempat menyebutkan potensi Dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) di sela-sela kegiatan pemberian hibah Mobil Dinas di depan Kantor Gubernur, Rabu (6/1/2021).

Ia menyebutkan potensi dana CSR dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim mencapai Rp 500 miliar.

Dana CSR itu berdasarkan gabungan seluruh perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta.

"Kalau dana CSR pasti dari perusahaan, entah BUMN atau BUMD, terlebih swasta. Dana itu kalau mau kita kumpulkan setiap tahun lebih kurang setengah triliun atau Rp500 miliar. Kalau mau jujur," ucap Isran Noor.

Baca juga: PHKT Resmikan Program CSR Budidaya Lalat Hitam di Penajam

Baca juga: CSR PHKT Dukung Program Pengembangan Budidaya Lalat

Baca juga: PHKT Raih CSR Award Kukar dan LKPM Award III Tahun 2020

Baca juga: CSR PLN UIP Kalbagtim Bantu Masyarakat Kelurahan Mentawir , Olah Bambu Jadi Barang Kerajinan

Ia melihat saat ini kontrol pengawasan Dana CSR masih belum maksimal. Meskipun dana tersebut telah digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

"Ini penting, agar dana-dana CSR perusahaan ini benar-benar terarah. Sebab dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Isran Noor dikutip dari siaran pers pemprov Kaltim.

Kedepan, mantan Bupati Kutim ini berharap dana-dana CSR perusahaan bisa disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah.

Baca juga: Mahasiswa Unikarta Sampaikan Aspirasi ke Pemkab dan DPRD Kukar Agar Kawal CSR Perusahaan

Baca juga: Kideco Kembali Jadi yang Terbaik di Ajang Indonesian CSR Awards 2020, Ini Penghargaan Diraih Kideco

"Bukan apa-apa, supaya kelihatan jelas penyalurannya, sekaligus bentuk pertanggungjawabannya," pungkasnya.

Ajak Perusahaan Koordinasi Salurkan CSR

Berita sebelumnya. 3 Ribu KK Miskin Luput Terima Santunan Kesejahteraan, Pemkot Ajak Perusahaan Koordinasi Salurkan CSR.

Sekitar 3 ribu lebih Kepala Keluarga ( KK ) miskin di Kota Bontang belum menerima santunan

dari Program Keluarga Harapan ( PKH ).

Jumlah tersebut nyaris 60 persen dari total warga miskin di Bontang.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ( Dinsos-PM ), Abdu Safa Muha mengatakan jumlah warga miskin sesuai Basis Data Terpadu ( BDT ), Kementerian Sosial sebanyak 5. 242 KK.

Baca juga: Kondisi Jalan Poros Samarinda-Balikpapan Rusak, Gubernur Kaltim Isran Noor: Amblas Itu Biasa

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Melantik 2 Pejabat PT BPD Bankaltimtara, Eny Rochaida dan Siri Aisyah

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Positif Covid-19, Isran Noor: Alhamdulilah Sudah Membaik

Namun, yang masuk dalam penerima santunan tiap tahun hanya sekitar 2 ribu KK saja. Selebihnya, banyak bergantung dari perusahaan atau memang belum menerima apapun.

Kadis Abdu Safa Muha, mengaku sejatinya selisih warga miskin yang belum menerima santunan

bisa dipenuhi melalui APBD Kota Bontang.

Hanya saja, regulasi untuk penyaluran santunan dari Pemkot ke warga miskin Bontang belum ada.

"Minimal butuh Peraturan Wali Kota ( Perwali ) alasannya karena APBN belum mengcover seluruh warga miskin," ujarnya.

Selain itu, instansinya perlu suntikan anggaram lebih untuk pemenuhan 3 KK tersebut. 

Ia mengasumsikan instansinya butug sekitar Rp 12-13 miliar atau naik sekitar Rp 2-3 miliar dari anggaran tahun ini.

Baca juga: DPRD Kukar Minta CSR Perusahaan Harus Tepat Sasaran

Baca juga: Resmikan Pusban dan Pasar Desa Suka Maju, Bupati Edi Apresiasi Program CSR PT KPUC

Baca juga: Laksanakan Program CSR, PLN Beri Pelatihan Pengembangan Usaha Kain Keset bagi Warga Sangatta Utara

"Kalau misalnya Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Bontang mengusulkan ada suntikan anggaran.

Kami nanti akan siapkan regulasi untuk memenuhi kebutuhan santunan bagi 3 ribu KK itu," katanya.

Solusi alternatif lain yang ditawarkan yakni peran serta dari perusahaan.

Pihaknya mengajak agar perusahaan mampu menutupi kebutuhan 3 ribu KK yang belum tercover oleh

PKH melalui dana Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) mereka.

"Kami meminta juga supaya perusahaan bersinergi dengan kami agar penyaluran CSR itu berbasis data dan tepat sasaran. Toh kan kami yang punya data," ujar dia.

Program CSR untuk UMKM

Masih dari Bontang, diberitakan sebelumnya, Produk UKM Bontang susah bersaing dengan produk luar. 

Produk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Kota Bontang Kalimantan Timur belum mampu bersaing dengan produk dari luar daerah sebab harga jual terlalu tinggi.

Biaya produksi produk-produk buah tangan karya warga Bontang tergolong cukup mahal.

Sebab, pengemasan masih dilakukan di luar daerah lantaran belum ada pengemasan lokal.

Hal ini terungkap saat tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada ( UGM ) bertandang ke Kantor Dinas

Koperasi, UKM dan Perdagangan ( Diskop-UKMP ) Bontang, Kalimantan Timur pada Selasa (22/10/2019).

Kunjungan tim akademisi ini terkait rencana penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang.

Ketua Tim akademisi dari Fakultas Teknik UGM, Alva Edy Tontowi menuturkan potensi peningkatan pelaku UKM di Bontang cukup besar.

Pasalnya, bahan baku produk olahan dari alam cukup tersedia. Semisal, ikan dan rumput laut.

Hanya saja, pengemasan ataupun pengalengan masih dilakukan di luar daerah.

Akibatnya, biaya produksi membengkak lantaran produk harus dikirim untuk pengemasan lalu dikirim kembali untuk dipasarkan.

"Ini salah satu hal yang membuat harga produk lokal cukup tinggi," ujar Alva seusai menghadiri rapat tersebut.

Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji solusi untuk pengemasan dan pengalengan di Kota Bontang.

Salah satu solusi yakni mendirikan pabrik kemasan dan pengalengan di Bontang melalui kontribusi dari CSR Perusahaan sekitar.

"Yah salah satu solusinya harus dibuat di sini pengemasan dan pengalengan sehingga biaya produksi bisa ditekan," pungkasnya. 

(Tribunkaltim.co/Jino Prayudi Kartono)