Virus Corona di Bontang
DPRD Bakal Awasi Penggunaan Anggaran 20 Persen dari APBD Untuk Penanganan Covid-19 di Bontang
DPRD Bontang mengusulkan 20 persen dari batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, untuk penanganan covid-19 tahun 2021.
Penulis: Ismail Usman |
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- DPRD Bontang mengusulkan 20 persen dari batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, untuk penanganan covid-19 tahun 2021.
Jika 20 persen dari akumulasi APBD 1,2 triliun, maka besaran anggaran covid-19 di tahun ini setara dengan Rp 240 miilar.
Namun dari informasi yang dihimpun TribunKaltim.co, Pemkot Bontang hanya menganggarkan Rp 15 miliar untuk penanganan covid-19 yang bersumber di pos Biaya Tidak Terduga (BTT).
Baca juga: Tak Kantongi IMB, Pemkot Balikpapan Didesak Hentikan Pembangunan PT KRN di Teluk Waru
Baca juga: 350 Orang Dimakamkan Secara Protokol Covid-19 di Samarinda, Satgas Minta Warga tak Anggap Sepele
Baca juga: Efektivitas Rapid Test Antigen di Balikpapan, 97,16 Persen Pelaku Perjalanan Udara Gunakan PCR
Jumlah ini jauh lebih kecil dari anggaran penanganan covid-19 tahun lalu, yakni Rp 149 miliar.
Padahal di tahun 2021 ini, tren penyabaran Virus Corona terus bertambah.
Angkanya telah mencapai 343 kasus aktif.
Wakil DPRD Bontang, Agus Haris menuturkan, fungsi legislator hanya sebatas mengusulkan, namun yang menetapkan besaran anggaran yang dibutuhkan adalah Pemkot Bontang.
"Terserah Pemkot berapa anggaran yang ditetapkan. Sesuai Perpres dari Jokowi, pemerintah punya otoritas penuh menentukan besaran dana yang diperlukan untuk covid-19. Yang jelas, usulan dari kita 20 persen dari besaran APBD," tuturnya saat dikonfirmasi melalui telpon seluler. Senin (11/01/2021).
Jika yang ditetapkan itu ternyata kurang, Pemkot Bontang bisa menambah dana penanganan covid-19 dari pos anggaran lainya.
"Namun tetap kita kontrol lah. Kami akan sering panggil Pemkot di RDP," ucapnya.
Terpisah, Walikota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan, anggaran untuk covid-19 di tahun ini tidak hanya bersumber dari pos BTT.
Masing-masing OPD juga bisa mengusulkan anggaran penanganan covid-19.
"Misalnya di Dinas Kesehatan, mereka juga menganggarkan untuk covid-19. Bukan hanya dari BTT. Beda tahun lalu, anggarannya hanya bersumber dari BTT," ucap Neni Moerniaeni ditemui Senin (10/1/2021).
(TribunKaltim.co/Ismail Usman)