Berita Berau Terkini
Serapan Anggaran Rendah, Wakil Ketua DPRD Berau Dorong Pemkab Lakukan Percepatan Lelang
Kabupaten Berau masuk dalam kategori 16 besar kabupaten dan kota yang serapan anggarannya rendah di Indonesia, Selasa (12/1/2021).
Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah menyebutkan, Kabupaten Berau masuk dalam kategori 16 besar kabupaten dan kota yang serapan anggarannya rendah di Indonesia, Selasa (12/1/2021).
Hal tersebut dinilai kurang bagus sehingga perlu dilakukan percepatan lelang agar serapan anggaran maksimal sesuai instruksi Bupati Berau yang diterbitkan beberapa waktu lalu.
"Seperti kita tahu bahwa Kabupaten Berau masuk dalam kategori 16 besar kabupaten dan kota serapan anggaran rendah di Indonesia. Tentu ini sangat tidak bagus makanya instruksi Bupati terkait percepatan lelang sangat berkaitan dengan serapan anggaran," jelas politisi partai Golkar itu.
Baca juga: Tak Kantongi IMB, Pemkot Balikpapan Didesak Hentikan Pembangunan PT KRN di Teluk Waru
Baca juga: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Gubernur Kaltim Isran Noor Optimis, Ibu Kota Negara Tetap Jalan
Baca juga: PT Sahabat Sawit Sejahtera Akui Lahan Warga di Desa Putang Paser Belum Dibebaskan
"Kami sepakati bersama mulai Bupati, Dewan dan OPD agar kita semua satu pemahaman agar instruksi ini bisa dijalankan. Kami ingin instruksi itu dijalankan dengan baik demi kemajuan Berau tentunya," pungkasnya.
Syarifatul Syadiah menjelaskan, telah melakukan hearing yang menghadirkan Bupati dan OPD terkait, untuk mencari solusi permasalahan lambatnya serapan anggaran di kabupaten berjuluk Bumi Batiwakkal tersebut.
Baca juga: Dinkes dan IAKMI Berau Ingatkan Masyarakat tak Mudah Percaya Isu-isu Negatif Soal Covid-19
Baca juga: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 75 Orang di Berau, 2 Pasien Corona Meninggal Dunia
Baca juga: Bupati Berau Agus Tantomo Terlibat dalam Simulasi Vaksinasi Covid-19: Reaksinya Setelah Setengah Jam
"Ada beberapa kendala seperti dalam pelaksanaan tender atau lelang selama ini diantaranya DPA lambat kemudian penetapan SK PPK juga lambat, dan adanya waktu bersamaan antara perencanaan dan pembangunan fisik termasuk kendalanya juga riview harga," pungkasnya.
"Sehingga kami melakukan hearing untuk menyelesaikan dan menyatukan pemikiran untuk dilakukan percepatan agar mengatasi masalah yang selama ini membuat Berau masuk dalam daftar paling bawah serapan anggaran," ungkapnya.
Baca juga: NEWS VIDEO Simulasi Vaksinasi Covid-19, Bupati Berau Ikut Beri Masukan Agar Peserta Tidak Menumpuk
Baca juga: NEWS VIDEO Pemkab Berau Lakukan Penyesuaian Aturan dengan Pemerintah Pusat
Baca juga: Pimpin Rapat Vaksinasi, Bupati Berau Agus Tantomo Sebut Masih Kumpulkan Data Nakes untuk Divaksin
Intruksi percepatan penyerapan anggaran kata Syarifatul, bukan hanya menindaklanjuti instruksi Bupati melainkan sudah menjadi instruksi pemerintan pusat dalam hal ini presiden.
"Ini bukan hanya menindaklanjuti kebijakan Bupati tetapi intruksi presiden agar daerah serapan anggaran masih rendah untuk dilakukan percepatan," imbuhnya.
"Perlu percepatan proyek-proyek terutama skala kecil apalagi di masa pandemi seperti saat ini semua serba terbatas," tutupnya.
(TribunKaltim.Co/Ikbal Nurkarim)