Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

DPRD Nunukan Minta Kemendikbud Perhatikan Nasib 2 Ribu Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia 

Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan yang juga anak buah Surya Paloh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/GEAFRY NECOLSEN
GURU HONORER - Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia. 

TRIBUNKALTIM.COM, NUNUKAN - Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan yang juga anak buah Surya Paloh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Hendrawan.

"Kami minta kepada Kemendikbud RI agar memberikan suport kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan, agar bisa mengakamodir guru honorer di perbatasan RI-Malaysia ini," kata Hendrawan kepada TribunKaltara.com, Selasa (19/01/2021), pukul 15.00 Wita.

Menurut legislator fraksi Nasdem itu, banyak sekali guru honorer di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang hanya berijazah SMA.

Namun, telah bertahun-tahun harus menjadi guru honorer, lantaran tak ada pilihan lain.

Baca juga: Bupati Asmin Laura Menilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Nunukan Terbilang Susah

Baca juga: Akses Jembatan di Inhutani Nunukan Putus Akibat Terbakar, Aktivitas Petani Rumput Laut Terganggu

Baca juga: Anggota DPRD Nunukan PAW Peroleh 99 Suara pada Pileg 2019, Begini Tanggapan Darmawansyah

Di Kabupaten Nunukan ini ada juga yang berijazah S1 menjadi guru honorer.

Selain itu, yang hanya ijazah SMA pun banyak juga bahkan sudah bertahun-tahun jadi guru honorer.

"Jadi kami meminta pertimbangan dari Kemendikbud RI agar mereka itu bisa diprioritaskan saat perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK)," ucap Hendrawan.

Dari informasi yang dihimpun TribunKaltara.com, Pemda Nunukan mengajukan sebanyak 525 formasi untuk kebutuhan tenaga guru PPPK.

Hendrawan menjelaskan, kondisi pendidikan di perbatasan RI-Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan dengan wilayah perkotaan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved