Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Keluarkan Surat Edaran, Pemkab Kukar Berlakukan PPKM Selama 14 Hari

Bupati Kutai Kartanegara ( Kukar) Edi Damansyah mengeluarkan surat edaran tentang PPKM

Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Bupati Kutai Kartanegara ( Kukar) Edi Damansyah mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 dalam wilayah Kabupaten Kukar.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Bupati Kutai Kartanegara ( Kukar) Edi Damansyah mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 dalam wilayah Kabupaten Kukar.

Edaran tersebut dikeluarkan pada Senin (25/1/2021) kemarin dan ditandatangani langsung Bupati Kukar Edi Damansyah.

Surat edaran tersebut dikeluarkan karena mengingat kasus covid-19 di Kukar semakin meningkat dan dalam edaran tersebut juga terdapat beberapa poin terkait PPKM tersebut.

Baca juga: Berawal Temuan Banyaknya Piutang, Akuntan Publik Temukan Kejanggalan Pengelolaan Keuangan PT AKU 

Baca juga: BREAKING NEWS Rapid Antigen Acak di Jalur Darat Balikpapan, Ada yang Menolak, Balik ke Samarinda

Dalam edaran itu berisikan bahwa pihaknya menegaskan kembali menutup objek wisata milik pemerintah, sementara milik swasta masih diperbolehkan buka dengan batasan sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Selain itu, hanya diisi maksimal 25 persen dari kapasitas tempat wisata tersebut serta menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian menghentikan semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kukar, BUMD/BUMN, Perusahaan dan ormas atau keagamaan baik di dalam maupun di luar ruangan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar (lebih dari 20 orang atau 25 persen dari kapasitas ruangan).

Baca juga: BREAKING NEWS Kabar Duka Cita, Mantan Wabup Penajam Paser Utara Ihwan Datu Adam Tutup Usia

Baca juga: Aturan Rapid Antigen di Balikpapan, Tiga Hal Diperiksa di Posko Jalur Darat, Melanggar Kena Denda

“Penyediaan makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan disediakan dalam bentuk kotakan.

Tidak diizinkan menyediakan prasmanan dan diberikan kepada peserta setelah kegiatan berakhir,” ujar Edi dalam edarannya.

Lanjut dia, Pemkab Kukar juga meminta menjalankan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work From Office (WFO) bagi semua organisasi perangkat daerah di Pemerintahan kabupaten Kukar yang tidak menjalankan fungsi pelayanan publik serta mearang semua kegiatan keramaian yang berpotensi memicu kerumunan.

“Menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada kegiatan resepsi, tasyakuran, pengajian, dan ibadah kelompok doa atau rayon,” tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved