DOB Samarinda Seberang Kembali Digaungkan, Jafar Abdul Gaffar Ingin Pemekaran Segera Terealisasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana pemekaran daerah Otonomi Baru atau DOB Samarinda Seberang kembali menjadi isu hangat di Kota Tepian, julukan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sebab para penggagas DOB tersebut kembali menginginkan kawasan Samarinda Seberang menjadi kawasan mandiri.

Ketua presidium DOB Samarinda Seberang Jafar Abdul Gaffar Dalam sesi diskusi di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (28/1/2021).

Dia mengatakan saat ini pihaknya masih tetap menggaungkan pemekaran daerah.

Baca Juga: BREAKING NEWS 100 Tenaga Kesehatan RS Hardjanto Balikpapan Divaksin Sinovac

Baca Juga: Inilah Daftar 10 Tokoh Penerima Vaksin Covid-19 Pertama di Balikpapan, Tiada Walikota Rizal Effendi

Untuk itu saat ini ia sedang membuat kajian akademis dari para akademisi.

Sehingga dalam kajian tersebut menjadi bukti kuat agar kawasan Samarinda Seberang bisa menjadi kawasan otonomi baru.

Menurutnya alasan isu pemekaran itu dikarenakan kurangnya pembangunan yang merata di kawasan DOB Samarinda Seberang.

Untuk itu ia berharap agar pemerintah Kota Samarinda mau merealisasikan wacana pemekaran tersebut.

Sementara itu ia menganggap banyak potensi perekonomian di kawasan Seberang.

Baca Juga: DPRD Paser Gelar Paripurna Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Bupati dan Wabup

Baca Juga: Longsor di Desa Wa Yagung Nunukan, Rumah 31 Kepala Keluarga Kena Imbas, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Namun kawasan tersebut masih kurang digarap secara maksimal oleh pemerintah Kota Samarinda.

"Bagaimana yang Ada di Seberang itu berpotensi. Salah satu potensi adalah stadion Palaran yang kami anggap memiliki potensi," ucap Jafar Abdul Gaffar.

Dalam diskusi ini, pengamatan Tribun Kaltim, turut hadir pengamat ekonomi universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal juga turut hadir dalam diskusi tersebut.

Tanggapan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi atas DOB Samarinda Seberang

Berita sebelumnya. Isu pemekaran daerah wilayah Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atau biasa disebut Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali berembus.

Hal tersebut muncul ketika adanya aksi unjuk rasa di bawah Jembatan Mahakam beberapa waktu lalu.

Selain itu isu pembentukan DOB Samarinda Seberang semakin mencuat ketika masyarakat mengirimkan pertanyaan ke KPU sebagai bahan debat calon.

Mendengar hal tersebut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan tanggapannya.

Menurutnya saat ini ia hanya menunggu keputusan Pemerintah Kota Samarinda terkait pemekaran wilayah tersebut.

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Saat Ini dalam Persentase Terkecil, Sudah Banyak yang Sembuh

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Saat Ini dalam Persentase Terkecil, Sudah Banyak yang Sembuh

Baca Juga: Dokter Reisa Beberkan 2 Hal yang Bisa Dilakukan Warga dalam Penanganan Covid-19

Baca Juga: UPDATE Pasien Covid-19 di Indonesia yang Sembuh Capai 80 Persen, Kasus Aktif Corona Menurun

Sebab Pemerintah Provinsi hanya memberikan rekomendasi saja terkait pemekaran tersebut.

Namun, untuk melakukan pemekaran itu tergantung dari keputusan pemerintah Kota Samarinda itu sendiri.

Ia menjelaskan, pemekaran wilayah tidak ujug-ujug atau serta merta langsung berpisah begitu saja.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan jika memang ingin melakukan pemekaran wilayah.

"Pemekaran itu harus memenuhi lima kecamatan kalau mau dimekarkan secara administratif," kata Hadi Mulyadi.

Selain Aspek administratif, aspek ekonomi menjadi aspek berikutnya untuk melakukan pemekaran.

"Jika saat berpisah dengan Kota Samarinda dan aspek ekonomi tidak sesuai yang diinginkan, akan menjadi masalah ke depannya dan merugikan masyarakat

Secara ekonomi apakah pemekaran itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Nanti APBD terpisah dan itu harus dihitung dengan baik.

Jika kajian ekonomi tidak menguntungkan sebaiknya jangan," tegas Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Wapres Maruf Amin Beber Sejak Zaman Nabi Ada Pandemi, Ada Pola Pentingnya Cuci Tangan

Baca Juga: Bukan Teori Semata, Kemendikbud Meminta Mahasiswa Sosialisasikan Protokol 3M Tangkal Corona

Namun hal tersebut, kata Hadi, kembali lagi kepada keputusan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Penulis Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo