Berita Nasional Terkini
Partai SBY Lebih Mudah Dikudeta Dibanding PKS, Refly Harun Singgung RUU Pemilu di Gejolak Demokrat
Partai bentukan SBY lebih mudah dikudeta dibanding PKS, Refly Harun singgung RUU Pemilu di gejolak Partai Demokrat
TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono muncul dan langsung menyita perhatian publik.
Pasalnya, AHY muncul dengan isu kudeta Partai Demokrat, partai yang didirikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).
Bahkan, suami Annisa Pohan ini tak segan menyebut ada orang dekat Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dibalik upaya kudeta Partai Demokrat.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun lantas memberi analisa terkait gejolak di tubuh Partai Demokrat.
Refly Harun mengaitkan dengan partai oposisi lainnya yakni PKS dan Partai Amanat Nasional.
Sebelumnya, AHY bersurat langsung ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi.
Baca juga: SBY Lebih Dulu Kirim Sinyal, Aktor Kudeta AHY Siapkan Uang Banyak Agar Ada KLB Rebut Partai Demokrat
Baca juga: Giliran Natalius Pigai Dilaporkan ke Bareskrim, Dugaan Kasus Rasisme ke 2 Suku Sekaligus, Diperiksa?
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara soal adanya isu gerakan ambil alih Partai Demokrat.
Menurut Refly Harun, gerakan ambil alih tersebut memang lebih mudah dilakukan terhadap Partai Demokrat ketimbang PKS.
Diketahui, kedua partai itu sama-sama berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
"Kita tahu bahwa pertai yang ada saat ini cuma tiga yang ada di luar istana," ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (1/2/2021).
Refly Harun lantas menyebut Partai Demokrat lebih mudah diambil alih ketimbang PKS.
Ia pun menyinggung sikap ideologis yang diambil PKS.
"Di antara tiga partai ini, partai yang berada di spektrum kiri hanya Demokrat," kata Refly harun.
"Maka jauh lebih mudah mengambil Demokrat daripada PKS."
"Karena PKS partai yang ideologis."
Lebih lanjut, Refly Harun menyinggung soal partai oposisi lainnya, PAN.
Ia mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PAN mendukung sejumlah keputusan Jokowi.
"Sehingga mengambil PKS jauh lebih berat karena PKS mensyaratkan ideologi kanannya," ucapnya.
"Sementara PAN kanan juga, tapi kanan moderat, kanan tengah."
"Kita tahu kalau PAN sudah 'bersahabat' dengan pemerintahan Jokowi."
"Zulkifli Hasan sudah mengatakan bahwa tidak mendukung pembahasan RUU Pemilu," tambahnya.
Baca juga: Terbongkar, 5 Latar Aktor Kudeta AHY di Kursi Ketum Demokrat, Ferdinand Hutahaean Tak Tinggal Diam
Terkait hal itu, Refly Harun lantas membahas RUU Pemilu yang sempat diperdebatkan.
Berbeda dengan PAN, Demokrat dan PKS disebutnya memilih mendukung revisi RUU Pemilu serta penyelenggaraan Pilkada 2022.
"Kenapa tidak mendukung? Karena Presiden Jokowi memberi sinyal seperti itu."
"Tidak mau ada revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada 2022."
"Sebaliknya, Demokrat mengambil sikap mereka mendukung RUU Pemilu direvisi dan Pilkada 2022."
"Sama seperti sikapnya PKS," tukasnya.
Baca juga: Rocky Gerung Ledek Abu Janda yang Diperiksa Bareskrim, Beber Penjilat Tak Paham Politik Berubah
Konferensi Pers Partai Demokrat
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.
"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."
"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.
Baca juga: AHY Dalam Masalah, Ketum Partai Demokrat Bakal Dikudeta, Putra SBY Singgung Orang Dekat Joko Widodo
AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.
Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."
"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.
Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.
"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."
"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.
Baca juga: Bukan Hanya Risma, M Qodari Bocorkan Gerindra Siapkan Lawan Anies Baswedan, Pilgub DKI Ada 3 Calon
Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.
"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya.
( TribunKaltim.co / Rafan Arif Dwinanto)
Artikel ini telah tayang dengan judul Analisa Refly Harun soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Anggap Lebih Mudah Diambil Alih ketimbang PKS, https://wow.tribunnews.com/2021/02/01/analisa-refly-harun-soal-isu-kudeta-partai-demokrat-anggap-lebih-mudah-diambil-alih-ketimbang-pks?page=all.