Ke Epidemiolog, Luhut Binsar Akui 2 Juta Data Covid-19 Belum Diinput, Jubir Menko Marves Klarifikasi

TRIBUNKALTIM.CO - Angka kasus baru Virus Corona di Indonesia terus meningkat.

Hingga kini, di Indonesia tercatat lebih dari 1 juta kasus infeksi Covid-19.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun mengungkapkan fakta baru, yakni ada 2 juta data Covid-19 yang belum diinput.

Hal ini diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para Epidemiolog.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sudah memulai program Vaksinasi.

Indonesia menggunakan vaksin Sinovac asal China.

• Pemkot Samarinda Sebut Pasar Diupayakan Juga Tutup di Hari Sabtu - Minggu, Pedagang Buka Ditegur

• Video Tik Tok Pertama Yuni Shara Viral Lagi, Goyangan Gak Kalah Sama Anak SMA

Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi meluruskan pernyataan Menko Marves Luhut Pandjaitan soal 2 juta data Covid-19 yang belum masuk dalam rekap pemerintah.

Jodi mengatakan, 2 juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi, melainkan kasus-kasus negatif yang belum dilaporkan.

"Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk.

Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).

Jodi menyampaikan, hal itu terjadi karena selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif.

Sehingga data kasus negatif tertunda dilaporkan.

"Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Jodi.

Jodi juga meluruskan pernyataan Luhut yang menyebut 2 juta data tersebut akan berpengaruh pada positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Jodi mengatakan, pengaruh yang dimaksud adalah, dengan 2 juta data tersebut, angka positivity rate akan menurun, bukan meningkat.

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya," kata Jodi.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, tidak ada kasus positif yang ditutupi dan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 juga dinilai tidak akan terjadi.

Jodi juga mengatakan, integrasi data memang menjadi pekerjaan rumah bersama dalam penanganan Covid-19.

Luhut, kata Jodi, juga telah menyoroti integrasi sistem manajemen.

Sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Luhut juga meminta terwujudnya big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berabgai sumber data kesehatan seperti rekam medis elektronik, BPJS, vaksin, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada hampir dua juta data terkait Covid-19 yang belum masuk ke dalam sistem rekap data pemerintah.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

• Apes, Lagi Hitung Hasil Jual Narkoba, Tiga Pria di Kukar Digerebek Polisi, 50 Poket Sabu Disita

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry.

Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).

Pernyataan Luhut Sebelumnya

Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada hampir dua juta data terkait Covid-19 yang belum masuk ke dalam sistem rekap data pemerintah.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry.

Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).

"Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda," tuturnya.

Luhut Binsar Pandjaitan tidak menjelaskan secara rinci data seperti apa yang dimaksud.

Apakah terkait jumlah kasus, pasien sembuh, atau tes yang dilakukan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap data itu segera diproses dan dapat diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

• Wagub Kaltim Resmikan Menara Utama dan Toko Koperasi Masjid Agung Pelita Samarinda

"Dua juta data, kurang lebih ini, kami harap bisa selesaikan dalam dua minggu ke depan.

Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," ucapnya.

Namun, dengan belum terintegrasinya data tersebut, menurut dia, tidak menutup kemungkinan penambahan kasus Covid-19 akan kembali meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, pemerintah kini sedang menyelesaikan persoalan data kasus Covid-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dia menargetkan masalah sinkronisasi data lewat aplikasi PeduliLindungi Kemenkominfo ini akan selesai pertengahan Februari 2021.

Sebagaimana diketahui, persoalan data memang masih menjadi beban dalam penanganan Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Presiden Joko Widodo dan Luhut pada pekan lalu melaporkan, masih ada perbedaan data kasus corona antara data pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian, Ridwan Kamil juga mengungkapkan, bahwa sejak September 2020 sampai saat ini masih ada perbedaan data angka kasus corona antara Jabar dan pemerintah pusat, khususnya atas data kasus harian.

Berdasarkan penelusurannya, data kasus lama tercampur dalam data yang dilaporkan pemerintah pusat.

• Ditanya Antisipasi Panic Buying di Pasar, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Beri Respon Biasa Saja

Emil, panggilan karib Ridwan Kamil lantas mencontohkan tambahan kasus Covid-19 di Jawa Barat pada 27 Januari 2021.

Saat itu, data Kemenkes melaporkan kasus Covid-19 di Jawa Barat bertambah 3.000 kasus lebih dan jadi yang tertinggi di Indonesia.

Namun, setelah dicek, ternyata 2.000 kasus yang diumumkan merupakan data lama.

( TribunKaltim.co / Rafan Arif Dwinanto )

Artikel ini telah tayang dengan judul "Luhut Sebut 2 Juta Data Covid-19 Belum Masuk Rekap, Ini Penjelasan Kemenko Marves", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/13574241/luhut-sebut-2-juta-data-covid-19-belum-masuk-rekap-ini-penjelasan-kemenko?page=all#page2.

Artikel ini telah tayang dengan judul "Luhut Sebut Sekitar 2 Juta Data Covid-19 Belum Masuk Rekap Pemerintah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/06060071/luhut-sebut-sekitar-2-juta-data-covid-19-belum-masuk-rekap-pemerintah?page=2.