Epidemiolog Minta Pemerintah Setop Vaksin Nusantara yang Diinisiasi Terawan, Ada Dua Catatan

TRIBUNKALTIM.CO - Epidemiolog meminta Pemerintah setop Vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan ( Menkes ) Terawan Agus Putranto.

Diketahui, Vaksin Nusantara memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2/2021).

Penelitian Vaksin Nusantara ini dilaksanakan di RS Kariadi Semarang bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, untuk imunoterapi kanker bukan karena setiap orang diberi jumlah sel dendritik, tetapi karena setiap orang sel dendritik-nya bisa mendapat perlakuan yang berbeda.

Dalam hal ini yang disesuaikan adalah perlakuan terhadap sel dendritik tersebut.

"Jadi pada imunoterapi kanker sel dendritik tetap diberi antigen, tetapi antigennya bisa dari tumornya dia sendiri.

Karena itu sifatnya personal," kata Pandu dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (20/2/2021).

Pandu Riono memberikan dua catatan.

Pertama, membandingkan perbedaan sel dendritik pada terapi kanker dengan vaksin dendritik.

Bahwa untuk terapi kanker sel dendritik tidak ditambahkan apa-apa, hanya diisolasi dari darah pasien untuk kemudian disuntikkan kembali kepada pasien tersebut.

"Sementara, pada vaksin, sel dendritik ditambahkan antigen virus," ujarnya.

Kedua, bahwa sel dendritik perlu pelayanan medis khusus karena membutuhkan peralatan canggih, ruang steril, dan inkubator CO2, dan adanya potensi risiko.

Baca juga: Apa itu Vaksin Nusantara? Diklaim Lebih Murah dan Tahan Lama, Ini Sosok Penggagas dan Cara Kerjanya

Baca juga: Masih Ingat Dokter Terawan? Diam-diam, Ternyata Mantan Menkes Bikin Vaksin Lawan Virus Corona

Dengan demikian, kata dia akan sangat besar risiko, antara lain sterilitas, pirogen (ikutnya mikroba yang menyebabkan infeksi), dan tidak terstandar potensi vaksin karena pembuatan individual.

"Jadi, sebenarnya sel deindritik untuk terapi bersifat individual, dikembangkan untuk terapi kanker sehingga tidak layak untuk vaksinasi massal," tegas Pandu.

Pandu Riono meminta Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin untuk menghentikan Vaksin Nusantara demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.

"Itu kan menggunakan anggaran pemerintah ( Kemenkes ) atas kuasa pak Terawan sewaktu menjabat Menkes," tegasnya.

Sementara itu, ahli biomolekuler dan vaksinolog, Ines Atmosukarto berpandangan Vaksin Nusantara datanya diduga belum terlihat.

Data uji klinis I belum terlihat dan belum diupdate ke data uji klinis global.

"Seharusnya tercatat semua di situ, terakhir saya cek belum ada update hasil uji klinisnya.

Apakah vaksin tersebut aman, datanya belum aman," kata Ines.

Menurut Ines, ada prosedur yang harus dilewati, yakni mendapat izin dari Komite Etik, setiap protokol uji klinis dapat izin dari mereka.

"Yang perlu dicari Komisi Etik mana yang mengizinkan ini, apakah mereka sudah mendapatkan data yang lengkap," kata Ines.

BPOM Evaluasi Uji Klinik Fase I 

Badan POM  atau BPOM menyatakan, pengembangan vaksin Nusantara berada dalam pengawalan pihaknya.

Saat ini, vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh peneliti di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Hal itu diungkapkan Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus BPOM Siti Asfijah dalam diskusi virtual bertajuk 'Telisik Sebelum Disuntik,' pada Kamis (18/2/2021).

"Kami mengawal proses-proses uji klinisnya. Kami Badan POM dalam tahap melakukan proses evaluasi terhadap data-data yang disampaikan," ujarnya.

Ia menambahkan, data hasil uji klinis fase 1 telah diserahkan peneliti ke BPOM.

Dari data tersebut pihaknya akan memastikan apakah  memenuhi syarat dan ketentuan untuk masuk uji klinik fase berikutnya.

"Tentu kami sedang berproses sedang data hasil fase I yang diserahkan oleh peneliti tentu untuk dapat lanjut uji klinis Fase II, harus dipastikan data uji Fase I dipenuhi kebutuhannya," sebut Siti.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes ikut memantau perkembangan uji klinis vaksin yang diprakarsai oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Vaksin Nusantara masih dalam pengembangan uji klinis jadi masih di ranah para peneliti. Kami hanya memonitor perkembangan dari laporan tim peneliti," tambah Nadia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 dan Sinergi Kebijakan Nasional Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Baca juga: Penyintas Covid-19 Boleh Divaksin, Alat Pemeriksaan Imun Masih Terbatas di Balikpapan

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BPOM Evaluasi Hasil Uji Klinis Fase 1 Vaksin Nusantara dan Epidemiolog UI Minta Pemerintah Setop Vaksin Nusantara, Simak Penjelasannya, .