Diam Jokowi Setuju Moeldoko Rebut Partai Demokrat, Muncul Bahasa 3 Periode, Politisi PKS: Berbahaya!

TRIBUNKALTIM.CO - Sampai saat ini Presiden Jokowi tak mengeluarkan satu pernyataan apapun terkait kisruh Partai Demokrat.

Joko Widodo alias Jokowi memilih diam, enggan memberikan komentar sedikitpun terkait masalah internal Partai Demokrat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Mardani Ali Sera berpendapat bahwa diamnya Presiden Jokowi bisa diartikan menyepakati seluruh aksi yang dilakukan Moeldoko.

Sebab, Moledoko merupakan Kepala Staf Presiden ( KSP) pemerintahan Jokowi, yang jelas merupakan bawahan Jokowi. 

Posisinya saat ini Moeldoko berupaya melengserkan tahkta Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dari singgasana Partai Demokrat.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat Siapa Untung? Relawan Jokowi Sebut Moeldoko Kena Jebakan SBY, AHY Bermanuver!

Menurut Mardani kondisi politik saat ini jelas tak menguntungkan Presiden Joko Widodo.

Bahkan ia menyebut jadinya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat merupakan preseden buruk bagi kepemipinan Presiden Jokowi.

Pihaknya juga khawatir bahwa bisa saja publik menciptakan gagasan ataupun asumsi liar, ini bagian dari upaya amandemen konstitusi untuk tiga periode.

"Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya," kata Mardani Ali Sera.

Baca juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintahan Jokowi Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu lanjut mengatakan aksi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terhadap Partai Demokrat berpotensi memberi pengaruh buruk bagi pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi).

Mardani menilai kapasitas Moeldoko sebagai ( KSP) sangat rentan ditafsirkan langkahnya diketahui dan disetujui oleh Presiden Jokowi.

 “Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi. Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko,” kata Mardani Ali Sera, Senin (8/3/2021).

“Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Pak Jokowi, ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kebangkitan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani menuturkan kisruh Partai Demokrat adalah musibah bagi demokrasi. Sebab, sambungnya, demokrasi hanya akan sehat ketika partai politiknya sehat.

“Bahwa ada perpecahan atau faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya.

Tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar.

Maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia Dan otomatis juga kesehatan demokrasi di Indonesia,” kata Mardani.

“Karena itu kasus KLB Partai Demokrat ini mesti menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pembina seluruh partai politik dan penjaga demokrasi di negara kita,” ujarnya.

Baca juga: Akhirnya AHY Temui Mahfud MD, Anak SBY Bongkar Kejanggalan KLB Versi Moeldoko, Beber AD/ART Demokrat

Tak hanya itu, Mardani juga menilai aksi Moeldoko juga bisa melahirkan asumsi penggembosan pada Partai Demokrat.

Hal ini, saambung Mardani, sangat masuk akal karena Partai Demokrat dan PKS berada adalah oposisi bagi pemerintahan.

“Karena PKS dengan tegas menyatakan oposisi dan Demokrat akan bergabung atau sudah bergabung maka persepsi publik bahwa oposisi akan digembosi wajar.

Saya khawatir bahwa nanti publik akan punya gagasan ataupun asumsi liar, ini bagian dari upaya amandemen konstitusi untuk tiga periode.

Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, KSP Moeldoko yang sebelumnya membantah ingin mengambilalih Partai Demokrat kini menjabat Ketua Umum dari hasil KLB Partai Demokrat Tandingan.

Agus Harimurti Yudhoyono pun menegaskan, jika KLB yang digelar di Deli Serdang illegal dan inkonstitusional.

Dalam persoalan ini, AHY mengatakan tidak ada pemilik suara sah di tingkat DPD yang datang ke Deli Serdang untuk memberikann hak suaranya ke Moeldoko.

Baca juga: Analisa Terbaru Pembajakan Partai Demokrat, Moeldoko Hanya Tumbal, Motif Sesungguhnya Bukan Capres

Kisruh Partai Demokrat masih bergulir kencang.

Terbaru Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) bermanuver, ia mengadu ke Kemenkumham Republik Indonesia.

Pihaknya tak terima terhadap hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.

Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Setidaknya 5 kontainer yang isinya berkas dan dokumen, yang dikatakan AHY dapat membuktikan bahwa KLB yang digelar bodong alias ilegal.

Siapakah pihak yang paling diuntungkan dalam kisruh Partai Demokrat?

Apakah AHY dan SBY? Moeldoko? atau Jokowi?

Baca juga: Setia Pada Partai Demokrat AHY, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya Ancam Kirim Santet Ke Moeldoko

Relawan Jokowi turut menyoroti aktivitas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, mengatakan pihaknya menilai bahwa upaya pengambilalihan Partai Demokrat itu tidak beretika.

Tak hanya itu, kata dia, tindakan Moeldoko yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut sangat berbahaya untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan demokrasi.

Dia menuturkan, upaya merebut partai politik baru kali pertama terjadi di era reformasi, yang melibatkan pejabat Istana secara langsung.

"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Immanuel melalui keterangan resminya yang dikutip pada Senin (8/3/2021).

Baca juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintahan Jokowi Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Immanuel menegaskan, Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam upaya kudeta AHY dari kepemimpinan Partai Demokrat.

Karena itu, menurutnya, salah jika ada anggapan bahwa Istana dituduh mengintervensi konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Pasalnya, Immanuel meyakini bahwa pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat adalah konflik internal yang sudah berlangsung lama.

Hal ini bisa terjadi karena ada syahwat politik yakni keinginan untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," kata Immanuel.

Baca juga: KLB Cuma Pembuka, Ferdinand Hutahaean Ungkap Gong Perang Sesungguhnya dalam Konflik Partai Demokrat

Lebih lanjut, Immanuel menambahkan, dengan adanya tindakan kudeta terhadap AHY di Demokrat, secara disadari atau tidak oleh Moeldoko bahwa ada perangkap politik.

Moeldoko, kata Immanuel, telah terjebak dalam desain politik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa SBY ini ingin membesarkan anaknya. Desain konstruksi konflik seperti ini harusnya mudah terbaca oleh Moeldoko. Sayang beliau terjebak dalam syahwatnya," ucapnya.

Baca juga: AHY: Moeldoko Hanya Berambisi Tapi Tak Mencintai Demokrat, Bukti Setia pada AHY, Kader DKI Cap Darah

Dari konflik yang terjadi saat ini, Immanuel meyakini bahwa akan muncul persepsi publik jika SBY teraniaya oleh elite politik yang berkuasa.

Menurut dia, kalau narasi teraniaya ini dimainkan secara piawai oleh kelompok SBY, pastinya menguntungkan AHY pada Pilpres 2024 nanti.

Baca Juga: Politikus Demokrat Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Terpilihnya Moeldoko Jadi Ketum

"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ujar Immanuel.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Artikel ini telah tayang di https://www.kompas.tv/article/153526/mardani-ali-sera-diamnya-pak-jokowi-bermakna-setuju-dengan-aksi-pak-moeldoko?page=all

Artikel ini telah tayang dengan judul https://www.kompas.tv/article/153493/relawan-jokowi-moeldoko-terjebak-dalam-syahwatnya-malah-menguntungkan-sby-dan-ahy?page=all dan https://www.kompas.tv/article/153510/lawan-kudeta-ahy-bawa-5-kontainer-ke-kemenkumham-ini-isinya