Nasib Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan Disorot PSI, Realisasi Memprihatinkan, KPK Turun Tangan

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja?

Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Baca juga: Sederet Faktor Elektabilitas Risma Ungguli Anies, Bertabur Prestasi hingga Pakai Konsep Jokowi

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program rumah DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan.

Sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

Anggaran Sempat Dipangkas

Sejumlah anggaran program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas oleh DPRD, diantaranya dana talangan DP 0 persen Rusunami, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Anies Baswedan pun merespon pemangkasan anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta tersebut dan akan mengomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta.