Nasib Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan Disorot PSI, Realisasi Memprihatinkan, KPK Turun Tangan

TRIBUNKALTIM.CO - Program rumah DP 0 persen merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, hingga lebih 3 tahun menjabat, realisasi program ini kini mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI). 

Bahkan, dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) turun tangan mengusut adanya dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Anies Baswedan memilih program rumah DP 0 persen lantaran melihat banyaknya warga Jakarta yang belum memiliki hunian sendiri.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, menyoroti program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: Kerja Kerasnya Berbuah Manis, Anies Baswedan Dipuji Politisi PDIP

Baca juga: Publik Jakarta Tak Percaya Klaim Anies Baswedan Sukses Atasi Banjir, Hasil Survei Ini Jadi Buktinya

Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.

Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies Baswedan agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak.

Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 persen adalah sebanyak 232.214 unik.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja?

Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Baca juga: Sederet Faktor Elektabilitas Risma Ungguli Anies, Bertabur Prestasi hingga Pakai Konsep Jokowi

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program rumah DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan.

Sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

Anggaran Sempat Dipangkas

Sejumlah anggaran program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas oleh DPRD, diantaranya dana talangan DP 0 persen Rusunami, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Anies Baswedan pun merespon pemangkasan anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta tersebut dan akan mengomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sejumlah anggaran yang dipangkas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 dibahas kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020.

Sejumlah anggaran yang dipangkas yakni dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik atau Rusunami dengan down payment atau DP Rp 0.

Sejumlah anggaran untuk itu dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun.

DPRD juga memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Kemudian subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif Transjakarta juga dipangkas Rp 1,1 triliun.

"Masih ada pembahasan, belum sampai RAPBD, nanti kami lihat lagi.

Tunggu sampai RAPBD," ucap Anies Baswedan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Menurut Anies semua PMD untuk BUMD yang dipotong akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama legislatif.

Baca juga: Lengkap, Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Pilgub DKI Jakarta, Anies Disalip Risma, Ada Crazy Rich

"Semuanya saya evaluasi," ujarnya singkat.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.

KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI Jakarta.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul "Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/08/23112541/soal-realisasi-program-rumah-dp-0-tak-sampai-1-persen-dan-terganjal?page=2.
Penulis : Theresia Ruth Simanjuntak
Editor : Theresia Ruth Simanjuntak