Mata Najwa

SERU Mata Najwa Malam Ini Bahas Kisruh Partai Demokrat Lagi, Tema Kena Sorot! Live Streaming Trans7

Seru Mata Najwa malam ini bahas kisruh Partai Demokrat lagi, tema jadi sorotan, catat link live streaming Trans7.

Twitter @MataNajwa
Seru Mata Najwa malam ini bahas Kisruh Partai Demokrat lagi, tema jadi sorotan, link live streaming Trans7. 

TRIBUNKALTIM.CO - Program Mata Najwa malam ini kembali kupas kisruh Partai Demokrat.

Untuk diketahui pekan sebelumnya Mata Najwa membahas Partai Demokrat, temanya Adu Kuat Demokrat.

Bedanya saat itu kudeta kepemimpinan AHY belum benar-benar terwujud.

Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat belum digelar.

Moeldoko belum ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Nah, saat ini telah terang benderang siapa kawan dan siapa lawan.

Najwa Shihab bakal memandu Mata Najwa dengan tema baru, yakni "Ribut Berebut Demokrat"

Jam tayang Mata Najwa malam ini dimulai pada Rabu 10 Maret 2021 pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming Trans7 program Mata Najwa tersedia dalam artikel ini.

Baca juga: Tema Mata Najwa Rabu 10 Maret 2021 jadi Sorotan, Warganet Anggap Isu Partai Demokrat tak Penting

Kisruh Partai Demokrat jadi sorotan belakangan ini.

Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) terancam lengser dari singgasana orang nomor satu di Partai Demokrat.

Kemunculan sosok ketua umum Partai Demokrat tandingan jadi sebab.

Perang urat syaraf terjadi menghiasi time line publik sepekan terakhir.

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Kubu Anti AHY Sebut Moeldoko dan Ridwan Kamil Masuk Bursa Calon Ketum, Reaksi DPP

Baca juga: Di Mata Najwa, Sutiyoso Ungkap Hikmah Anies Baswedan Digebukin Gara-gara Banjir Jakarta

Situasi tersebut tak lepas dari pantauan Najwa Shihab sebagai presenter program Mata Najwa di Trans 7.

Salah satu yang jadi sorotan adalah pernyataan pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) yang mengatakan partainya tidak untuk dijual.

Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, SBY juga terang-terangan mengatakan akan turun gunung menangani polemik di Partai Demokrat.

"Bara konflik di tubuh Partai Demokrat tak kunjung padam.

Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) pun harus "turun gunung".

Dengan tegas ia menyerukan bahwa Demokrat is not for sale dan para kader yang terlibat dalam upaya penggulingan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai ketua umum diusir dari partai.

Tapi, para kader yang dipecat tak tinggal diam. Suara-suara yang mempertanyakan eksistensi SBY sebagai pendiri partai, apa prestasi AHY, politik dinasti, dan perlunya Kongres Luar Biasa untuk membenahi partai kian nyaring disuarakan.

#MataNajwa, “Adu Kuat di Demokrat”. Rabu 3 Maret 2021, live pukul 20.00 WIB di @OfficialTRANS7," tulis Instagram @matanajwa, Selasa 2 Maret 2021.

Bagaimana jalannya diskusi Mata Najwa malam ini?

Tonton Live Streaming Trans 7 Mata Najwa mulai puku 20.00 WIB melalui link di bawah ini: 

LINK 1 KLIK DI SINI

LINK 2 KLIK DI SINI

LINK 3 KLIK DI SINI

*Sebagai catatan, link Live Streaming Mata Najwa hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap perubahan jadwal sewaktu-waktu dan kualitas siaran.

Tema Mata Najwa edisi Rabu 10 Maret 2021 jadi sorotan.

Sebagian warganet menganggap isu soal Partai Demokrat tak penting dibahas.

Seperti diketahui, Mata Najwa kembali mengangkat soal isu polemik Partai Demokrat untuk edisi Rabu 10 Maret 2021.

Hal itu diketahui dari unggahan media sosial Instagram dan Twitter Mata Najwa yang terverifikasi.

Diumumkan bahwa tema Mata Najwa pada Rabu 10 Maret 2021 adalah "Ribut Berebut Demokrat"

Baca juga: PANAS! TERKUAK di Balik Layar Mata Najwa Saat Jeda, Jhoni Ingatkan Jansen Sitindaon, Max Minta Stop

Baca juga: Di Mata Najwa, Jhoni Allen Akui Beri Uang Kader Partai Demokrat yang Ikut KLB, Biaya dari Moeldoko?

Akun Mata Najwa mengunggah gambar ilustrasi Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan Moeldoko saling berebut bintang mercy, sebagai simbol logo Partai Demokrat.

"Konflik Partai Demokrat memasuki babak baru. Setelah KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (5/3), menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, kedua kubu kini berebut legalitas.

Selain itu, manuver Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden juga menjadi sorotan, apa kaitan istana dengan konflik internal partai Demokrat?

Bola panas kisruh Partai Demokrat kini ada di tangan pemerintah. Bagaimana respons negara atas dualisme di tubuh Partai Demokrat?

#MataNajwa, "Ribut Berebut Demokrat". Rabu, 10 Maret 2021, live pukul 20.00 WIB, hanya di @officialTRANS7," tulis akun Instagram @matanajwa, Selasa (9/3/2021).

Unggahan ini seketika mendapat respons warganet.

Sebagian warganet menganggap isu yang diangkat Mata Najwa kali ini kurang menarik.

@agussuherman13: ada yg jauh lebih penting dari pada mengurusi perebutan kekuasaan.

@chepifauzan: Berebut kekuasaan, harusnya rakyat yang berkuasa

@imamind02: Masih ? Gak ada konten lebih menarik dan bermanfaat ?

@cak_dulll: Bosen

@yhs21125: Muldoko Dan AHY debat soal industri 4.0 di mata najwa, bukan debat baperan, sebab jadi presiden R.I bukan berangkat dari background dinasty dan kasus KKN.demi Rakyat Menengah kebawah terutama peningkatan Ekonomi menuju sejahtera.

@ananto_970: Woalahhh... Partai gurem saja pada ribut. Memenge gak ada tema berkelas lainnya apa?

Ada juga yang berkomentar menantang tim Mata Najwa untuk menghadirkan AHY dan Moeldoko secara langsung.

@bro_agoez: Tolong pak AHY dan pak MOel Undang , untuk berdebat secara langsung.

Tangkap layar unggahan Mata Najwa yang dikomentari netizen.
Tangkap layar unggahan Mata Najwa yang dikomentari netizen. (Instagram @matanajwa)

Bagaimanakan jalannya diskusi Mata Najwa edisi Rabu 10 Maret 2021?

Tonton siarannya melaui Live Streaming Trans 7 klik link di bawah ini:

LINK 1 KLIK DI SINI

LINK 2 KLIK DI SINI

LINK 3 KLIK DI SINI

Sebagai catatan, link Live Streaming Trans 7 Mata Najwa hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap perubahan jadwal sewaktu-waktu dan kualitas siaran.

Dugaan Ancaman Intel Polisi

Konflik Partai Demokrat makin memanas dan kian melebar.

Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan dugaan adanya ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah.

Benny menyebut, para pengurus Partai Demokrat di daerah dibujuk untuk mendukung KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin (kanan) hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin (kanan) hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Tribun Medan/Danil Siregar)

KLB itu digelar oleh kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

KLB kemudian menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah kapolres," tulis Benny di akun Twitter-nya.

"Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat monitor!" tulis dia lagi.

Reaksi Mabes Polri

Kepala Divis Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Polri akan mengecek informasi yang mengatakan bahwa ada dugaan ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah.

Ancaman itu bertalian dengan gelaran kongres luar biasa (KLB) yang digagas sejumlah eks kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kami cek dulu kebenarannya," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021).

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020). (Dok. Divisi Humas Polri)

Menurut Argo, tugas pokok anggota Polri sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menegaskan, anggota Polri tidak berpolitik.

"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara kamtibmas," ucap dia.

Argo pun mengatakan, jika kabar itu benar, anggota yang bersangkutan akan ditindak tegas.

Reaksi Menkumham

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deli Serdang," kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

"Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya," tegasnya.

Baca juga: NASIB Moeldoko Versi Pengamat: Cuma jadi Tumbal, Ada Agenda Terselubung di Balik Pembajakan Demokrat

Yasonna mengatakan, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat," ungkapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Yasonna kembali memastikan bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Katanya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham.

"Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Minta Pengurus Demokrat versi KLB tak Disahkan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) angkat bicara perihal penetapan Moeldoko menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Andai Jokowi - SBY Sepakat, Moeldoko Bisa Didepak dari Kabinet, Pakar Bongkar Motif Rebut Demokrat

Baca juga: KLB Cuma Pembuka, Ferdinand Hutahaean Ungkap Gong Perang Sesungguhnya dalam Konflik Partai Demokrat

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.

"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.

"Juga insyaAllah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Ikut Terseret Konflik Partai Demokrat, Berikut Tanggapan Mabes Polri

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved