Berita Nunukan Terkini
Kemenlu RI di Nunukan Bocorkan Kondisi 2,1 WNI yang Merantau ke Malaysia Statusnya Ilegal
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) beber sebanyak 2,1 juta Warga Negara Indonesia atau WNI di Malaysia
lihat foto
Beberapa minggu sebelumnya, ada sejumlah warga negara Indonesia melintasi perbatasan di Nunukan dan Malaysia, kemudian ditangkap kepolisian setempat di Malaysia.
Melihat itu, Bupati Nunukan, Asmin Laura angkat bicara.
Soal batas negara RI-Malaysia, Bupati Nunukan, Asmin Laura harap ada upaya protes terhadap pemerintah Malaysia.
Hal itu diungkapkan Asmin Laura seusai rapat koordinasi pengelolaan batas wilayah laut bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Luar Negeri.
Baca juga: BREAKING NEWS Tinjau Titik Batas RI-Malaysia, Pejabat Kemlu dan BNPP Tiba di Nunukan
Baca juga: WNI Kerap Ditangkap Aparat Malaysia, Bupati Nunukan Asmin Laura Sebut Mereka Tidak Tahu Batas Negara
Persoalan batas wilayah RI-Malaysia harus jadi atensi semua pihak.
"Kita harus pastikan di mana saja wilayah negara kita dan dimana-mana saja yang jadi milik Malaysia," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Rabu (10/03/2021), pukul 10.00 Wita.
Sebelumnya, kabar dari perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan cukup menyita perhatian publik tanah air.
Pasalnya, pada Rabu (10/02/2021) malam, telah terjadi penangkapan 8 WNI oleh Polis Marin Malaysia di Perairan Simpang Tiga Sei Ular.
Baca juga: Puluhan Tahun Hasil Tangkapan Nelayan di Nunukan Dijual Ke Pasar Tawau Secara Ilegal, Ini Sebabnya
Diberitakan sebelumnya, speed boat yang membawa 8 WNI malam itu terlanjur melewati batas negara RI-Malaysia, sehingga mereka akhirnya ditahan oleh Polis selama sepekan di Tawau, Malaysia.
Orang nomor satu di Nunukan berharap ada upaya protes terhadap pemerintah Malaysia.
"Jika hal seperti itu terus terjadi, maka saya berharap ada upaya protes terhadap pemerintah Malaysia. Bagaimanapun keselamatan masyarakat harus diutamakan. Harga diri sebagai bangsa yang besar dan berdaulat harus ditegakkan," ucapnya.
Baca juga: Cegah Mainkan Harga Seenaknya, Dinas Perdagangan Minta Pengepul Rumput Laut Nunukan Punya Izin Usaha
Dia mengaku, dalam kondisi perbatasan yang serba terbatas itu, kecintaan dan kebanggan masyarakat perbatasan terhadap bangsa dan negara tidak pernah luntur.
"Negara memiliki hutang kepada mereka semua. Hutang itu harus dibayar dalam bentuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.
Sekadar diketahui, hari ini pejabat BNPP, Kemlu, dan unsur Forkopimda Nunukan meninjau titik batas negara RI-Malaysia di Perairan Simpang Tiga Sei Ular.
Ditinjau Pejabat Kemenlu RI
