Usai KLB Partai Demokrat, Posisi Moeldoko Dianggap Mempersulit Jokowi, Pengamat Sarankan Dipecat

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat melahirkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.

Moeldoko terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Sibolangit Sumatera Utara.

Moeldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya terpilih dalam kongres tahun 2020.

Meski demikian persoalan tak lantas selesai  

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dinilai telah mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Moeldoko diketahui terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, sementara dirinya masih menjadi bagian dari pemerintahan.

Terlebih, Moeldoko saat ini masih resmi menjabat sebagai KSP.

Baca juga: Blak-blakan, Ruhut Sitompul Akui Sayang AHY, Terpaksa Pamit ke SBY, Keluar dari Demokrat Demi Ahok

Baca juga: NEWS VIDEO Mahfud MD Bocorkan Reaksi Jokowi Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

Hal ini disampaikan pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam.

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.

"Bagaimanapun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."

"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.

Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.

Namun, Hikam menilai posisi Moeldoko saat ini mempersulit Jokowi.

"Either way, tapi yang jelas posisi Pak Moeldoko yang masih tetap menjadi bagian dari Istana itu mempersulit Pak Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai seharusnya Jokowi mengevaluasi Moeldoko terkait aksi politik yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan, Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."

"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Ke Mana Moeldoko saat Rumahnya Dijadikan Tempat Jumpa Pers Partai Demokrat Versi KLB?

Baca juga: KAGET, Mahfud MD Ungkap Reaksi Presiden Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Partai Demokrat

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

Baca juga: Pengamat Prediksi Pemerintah Tidak akan Bermanuver di Kasus Demokrat

Baca juga: Kubu Moeldoko Berencana Laporkan AHY ke Polisi, Demokrat: Sedikit-sedikit Bawa ke Ranah Hukum

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Mahfud MD: Jokowi Kaget

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tahu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terlibat kudeta Partai Demokrat.

Mahfud MD berujar, masalah tersebut merupakan urusan pribadi dari Moeldoko.

Presiden Jokowi yang mengetahui hal itu sempat terkejut dan tak masalah.

"Urusan itu ada di pribadi Pak Moeldoko, apakah dia secara etis merasa ndak apa-apa bagi dia," ujarnya, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021).

"Kedua tentu Presiden, karena jabatan itu hak prerogatif Presiden."

"Tetapi kalau saya lihat kesan Presiden, dia happy-happy saja tuh."

"Artinya dia kaget betul ketika tahu, tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak, diam saja tuh," ungkap Mahfud MD.

Menko Polhukam juga mengonfirmasi reaksi Jokowi itu pada Moeldoko.

Baca juga: Hinca Panjaitan Meradang di Mata Najwa Saat Dengar Kubu Moeldoko Ingin Ambil Kantor DPP Demokrat

Baca juga: Di Mata Najwa, Darmizal Bongkar Mahar Pilkada Jadi Kantor Demokrat, Hinca Panjaitan Tak Tinggal Diam

"Tapi dia (Jokowi) kaget betul, saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko, tadi saya ketemu," sambungnya.

Mahfud MD pun menyerahkan pada Jokowi terkait langkah yang diambil dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

"Nanti terserah Pak Jokowi saja, kadang Pak Jokowi itu senyum-senyum, diam, tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," imbuhnya.

(*)

Editor : Januar Alamijaya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Dinilai Mempersulit Jokowi karena Jadi Ketum Demokrat versi KLB sekaligus KSP, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/moeldoko-dinilai-mempersulit-jokowi-karena-jadi-ketum-demokrat-versi-klb-sekaligus-ksp?page=all.