Lalu Lintas Orang di Perbatasan RI-Malaysia, Imigrasi Nunukan Sebut Banyak Istilah Jalur Gajah

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Soal lalu lintas orang di perbatasan RI-Malaysia, Kepala Imigrasi Klas II TPI Nunukan, Washington Saut Dompak sebut banyak jalur 'Gajah'.

Bukan menjadi hal baru lagi, perbatasan RI-Malaysia hingga kini masih menjadi pembahasan publik.

Bagaimana tidak, banyaknya jalur-jalur tak resmi yang kerap kali dilalui orang baik WNI maupun WNA tanpa diketahui oleh petugas.

Baca juga: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nunukan Bantah Terbitkan SKKH Ayam Kampung dari Tawau

Baca juga: Pria Asal Sei Menggaris Nunukan Diringkus Satgas Pamtas Yonarhanud 16/SBC, Ditemukan 21 Paket Sabu

Washington Saut Dompak mengatakan, jalur lalu lintas ilegal yang selama ini dilalui orang, sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Washington yang baru bertugas satu bulan di Nunukan mengaku heran melihat banyak jalur 'Gajah' (ilegal) di perbatasan RI-Malaysia.

"Soal lalu lintas orang secara ilegal, kami sudah buat laporan kepada pimpinan di Jakarta. Saya juga tanyakan kepada diri saya, ke mana saja selama ini. Karena kebetulan saya baru sebulan bertugas di sini. Semua orang tau di Kabupaten Nunukan banyak pintu 'Gajah', bukan pintu 'tikus' lagi," kata Washington kepada TribunKaltara.com, Selasa (16/03/2021), pukul 18.00 Wita.

Menurut Washington, selama ini pihaknya hanya menjaga di pintu-pintu masuk pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkumham.

Diantaranya, wilayah Nunukan, wilayah Sei Pancang, wilayah Lumbis dan Krayan.

"Informasi dari pusat bukan masalah imigrasi orang asing. Memang sesuai UU nomor 6 tahun 2011, kami lakukan pengawasan orang asing dan menjaga pintu masuk. Tapi petugas kami hanya ditugaskan untuk menjaga pintu masuk di Nunukan, Sei Pancang, Lumbis dan Krayan. Jalur 'Gajah' nggak ada petugas kami," ucapnya.

Baca juga: Separuh Warga Nunukan Ada di Bawah Garis Kemiskinan, Kepala Kemenag Minta MUI Dorong Ekonomi Umat

Kendati demikian, kata Washington tidak boleh melupakan kearifan lokal yang hanya dibatasi oleh patok dua negara bertetangga itu.

"Informasi yang saya dapat, dulu WNI yang merantau ke Malaysia banyak yang mengubah status kewarganegarannya menjadi warga negara Malaysia. Dan keluarga mereka banyak di Nunukan. Kami minggu kemarin kedatangan tamu dari Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNNP). Ini sudah dibahas di level Pemerintah Pusat. Tidak mungkin kita jadi begini terus," ujarnya.

Ia mengaku, sejak awal tahun 2021 Imigrasi Klas II TPI Nunukan mendapat tamabahan 40 pegawai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang akan ditempatkan di PLBN yang sedang dalam proses pembangunan itu.

Baca juga: 90 Kali Ekspor Hasil Perikanan ke Malaysia, Bea Cukai Nunukan Beber Total Devisa

Baca juga: Separuh Warga Nunukan Ada di Bawah Garis Kemiskinan, Kepala Kemenag Minta MUI Dorong Ekonomi Umat

Washington berharap adanya PLBN nanti dapat memberikan solusi atas permasalahan jalur lalu lintas orang dan barang yang selama ini menjadi pembicaraan publik.

Ada 3 PLBN termasuk satu pelabuhan laut di Nunukan. Mudahan ke depan dari segi sumber daya manusia tercukupi.

"Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ada kearifan lokal yang harus jadi dasar dalam membuat kebijakan," tuturnya.

Tak hanya itu, Washington berharap ada sinergitas dari semua pihak dalam mengatasi persoalan lalu lintas orang di perbatasan RI-Malaysia yang memiliki banyak jalur 'Gajah' itu.

Baca juga: Bupati Asmin Laura Dukung Amanda Putri Nunukan di Ajang LIDA hingga Keluarkan Surat Edaran

Kalau hanya imigrasi dan CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) yang bertindak itu percuma. Ini masalah bersama-sama.

Pegawai kami ada 74 orang yang tersebar di Kabupaten Nunukan.

"Jadi kami harap ada kerjasama dari semua pihak," ungkapnya.

Berita tentang Nunukan

Penulis Febrianus Felis | Editor: Budi Susilo