Berita Kaltim Terkini
DPRD Kaltim Ingatkan Kepala Daerah, 1200 Program Bankeu, Baru 200 Berkas yang Lengkap
Program bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur untuk 10 kabupaten kota pada APBD Kaltim Tahun 2021 belum berjalan mulus
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Program bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur untuk 10 kabupaten kota pada APBD Kaltim Tahun 2021 belum berjalan mulus.
Disampaikan anggota DPRD Kaltim dapil Kukar, sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) Sarkowi V Zahry, bahwa sampai saat ini dari 1.200 program Bankeu yang sudah disampaikan datanya ke kabupaten-kota, baru 200 program yang dibarengi dokumen administrasi lengkap.
"Kalau lambat kabupaten-kota melengkapi datanya seperti proposal, DED dan lain-lain, maka otomatis pelaksanaan program akan terlambat," kata Sarkowi usai mengikuti orientasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara virtual dengan narasumber BPKAD dan Bappeda Kaltim.
Baca juga: Wacana Pergantian Antar Waktu Ketua DPRD Kaltim Mencuat, Begini Respon Makmur HAPK dan Partai Golkar
Disampaikan Sarkowi bahwa kelengkapan data itu akan menentukan cepat tidaknya masuk tahapan eksekusi berikutnya.
Proaktif kabupaten-kota melengkapi data sangat diperlukan agar tahapan asistensi bisa dilaksanakan.
Kalau sampai akhir Maret ini belum asistensi, bisa dibayangkan bulan berapa lagi program itu akan dilaksanakan.
"Mengingat masih ada proses berikutnya seperti proses lelang dan seterusnya," kata anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Baca juga: Komisi 3 DPRD Kaltim Prihatin Kondisi Jalan Poros Bontang, Kutim dan Berau, Minta Pemerintah Serius
Lebih lanjut Sarkowi merujuk penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Muhammad Sa'duddin bahwa, BPKAD sudah memberikan penegasan ke kabupaten-kota soal segera dilengkapinya dokumen Bankeu, namun hasilnya belum menggembirakan.
"Kata Pak Sa'duddin kepada kabupaten-kota sudah disurati, mengirim utusan tapi tetap progresnnya baru 20 persen. Ada juga yang datang ke pemprov konsultasi, tapi sesudah itu belum ada progres juga," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini.
Baca juga: DPD RI Kunker ke Pemkot Samarinda, Mencuat Wacana DOB Samarinda Seberang, M Idris Sambut Baik
Sarkowi mengimbau kepada bupati-walikota se-Kaltim agar memberikan perhatian serius terkait administrasi Bankeu tersebut.
Tentu semua pihak termasuk wakil rakyat di DPRD Kaltim berharap program pembangunan bisa dilaksanakan secara terencana, tepat waktu dan berkualitas serta segera dinikmati masyarakat.
Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Syarkowi V Zahry Jadi Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Soroti Hauling Batubara Lewat Jembatan Mahkota 2, Nanda: Ayo Saling Mengawasi
Kalau lambat prosesnya dan sampai batas waktu tahapan pembangunan belum dilaksanakan.
Tidak menutup kemungkinan akan gagal dilaksanakan atau anggarannya jadi SILPA.
"Tentu ini tidak kita harapkan," tandasnya.
Jadi Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
