Kisruh Partai Demokrat
Kisruh Demokrat Kini Sasar Ibas Putra SBY, Kubu Moeldoko Undang KPK Masuk ke Megakorupsi Hambalang
Kisruh Partai Demokrat kini sasar Ibas putra SBY, kubu Moeldoko undang KPK masuk ke megakorupsi Hambalang
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Christoper Desmawangga
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh Partai Demokrat kini sasar Ibas putra SBY, kubu Moeldoko undang KPK masuk ke megakorupsi Hambalang.
Kisruh Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) makin meruncing.
Terbaru, kubu Kongres Luar Biasa ( KLB) menggelar konfrensi pers di Hambalang.
Kali ini, Max Sopacua dkk bukan menyorot AHY, melainkan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra bungsu SBY.
Kubu Moeldoko meminta KPK meneruskan kasus megakorupsi Hambalang yang menyeret beberapa kader Partai Demokrat.
Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit menggelar konferensi pers di Bukit Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Buntut KLB Kubu Moeldoko, Ketua Plt DPC Demokrat Bulungan Melapor ke Polisi: Kami Masih Solid
Baca juga: Kubu Moeldoko Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham, Ketua DPD Demokrat Kaltara Angkat Bicara
Max Sopacua, salah satu inisiator KLB Partai Demokrat, mengatakan acara ini sengaja digelar di Hambalang, untuk mengingatkan kembali sejarah kelam Partai Demokrat.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah."
"Kami kembali ke Hambalang karena proyek ini yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat,” kata Max di Hambalang, Kamis (35/3/2021).
Menurut dia, Hambalang adalah bagian integral yang membuat Demokrat turun ke bawah.
“Megakorupsi ini membuat elektabilitas Partai Demokrat hancur."
"Karena itu, kami ingin menyelamatkan partai ini sebelum benar-benar tenggelam,” ungkapnya.
Meskipun kasus ini sudah ditangani secara hukum, ia menilai masih ada yang belum tersentuh hukum dalam kasus ini.
“Andi Malarangeng sudah masuk penjara karena dia menteri olahraga waktu itu."
"Nazarudin, Anas Urbaningrum, dan Angelina Sondakh juga sudah menjalani hukuman."
"Itu teman-teman kami di Partai Demokrat,” tambah Max.
Namun, Max mempertanyakan ada pihak-pihak yang menikmati hasil dari Hambalang yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini.
“Ibas kan disebut juga oleh saksi-saksi, termasuk Yulianis, tetapi hingga kini tidak tersentuh hukum,” tambahnya.
“Kami mendorong KPK untuk menindaklanjuti keterangan saksi-saksi seperti Nazarudin dan Yulianus,” paparnya.
Dengan latar belakang ini, maka Partai Demokrat versi KLB Sibolangit menggelar konferensi pers di Hambalang.
“Kami ingin agar tempat ini menjadi starting point, bukan untuk korupsi, tetapi untuk maju ke depan membela negara,” ujar Max.
Partai Demokrat pimpinan Moeldoko ingin membangun kembali citra partai dari Hambalang.
“Kami ingin mulai dari sini sekarang menuju 2024,” tegasnya.
Baca juga: Jubir AHY Nilai Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko Frustasi, Konferensi Pers Hambalang Kode Menyerah
Minta Maaf
Partai Demokrat kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, atas kegaduhan yang timbul karena masalah partai berlambang mercy itu.
Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB yakni Rahmad mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membangun narasi menyesatkan dalam kasus Demokrat.
"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan."
"Antara lain, menuduh pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat."
"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat, sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale."
"Menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar."
"Dan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," ujar Rahmad, di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
Menurutnya, SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzalimi.
Dan, mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.
Rahmad menyoroti pula tindakan brutal yang dilakukan Demokrat kubu AHY terhadap kader Partai Demokrat di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
Tindakan brutal yang ia maksud adalah dengan memaksa kader menandatangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan atau pemecatan.
"Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggungjawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat."
"Di saat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19."
"Dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas Rahmad.
Lantas, Rahmad mewakili Demokrat kubu KLB meminta maaf karena kegaduhan partainya membuat masyarakat Indonesia resah.
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia."
"Dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ucap Rahmad.
Tempat Penuh Paradoks
Partai Demokrat kubu Moeldoko sebelumnya bakal menggelar konferensi pers di Sport Center Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021) siang.
Dari undangan yang didapat, konferensi pers bakal digelar pukul 13.00 WIB dan mengagendakan informasi penting dan terkini setelah KLB.
Darmizal, salah satu inisiator KLB Deli Serdang, menjelaskan alasan Hambalang dipilih sebagai lokasi konferensi pers.
"Kita konpers di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks."
Baca juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Konferensi Pers di Hambalang, Kubu AHY Sebut Bentuk Frustasi
"Satu sisi 'katakan tidak tapi sisi lain lakukan korupsi secara berjamaah' termasuk proyek Hambalang," kata Darmizal kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).
Darzmial menyebut dipilihnya Wisma Atlet Hambalang untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa tentang sejarah pembangunan proyek yang bermasalah itu.
"Semoga Hambalang jadi halaman berikutnya dalam penuntasan bongkar kisah sedih masa lalu tersebut," harapnya.
Awalnya proyek Hambalang dijadikan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).
Namun, proyek tersebut terhenti di tengah jalan lantaran adanya korupsi.
Sejumlah pihak ditangkap KPK dan menjadi terpidana, salah satunya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Beberapa politikus ternama Partai Demokrat juga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Yakni, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan mantan anggota DPR Angelina Sondakh.
(*)
