Desa Singa Gembara Banjir di Simpang Telkom, DPRD Kutim Rangkul Perusahaan untuk Perhatikan Drainase

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Banjir dan jalan rusak di kawasan perusahaan jadi persoalan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim.

Ketua Komisi A DPRD Kutim Piter Palinggi memimpin jalannya RDP dengan mendatangkan Pemerintahan Desa Singa Gembara, 10 perusahaan swasta.

Serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kutai Timur (Perkim), Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: DPRD Kutim Sampaikan Hasil Reses di Dapil Masing-Masing, Persoalan Air Bersih Jadi Keluhan Warga

Baca juga: DPRD Kutim Tetapkan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang sebagai Bupati dan Wabup Kutai Timur Terpilih

Dalam rapat tersebut turut hadir Anggota DPRD dari Komisi A Basti Sangga Langi dan H Sobirin Bagus. Hadir pula anggota DPRD Kutim, Jimmy dari Komisi C.

Kepada pimpinan rapat, Kepala Desa Singa Gembara Petrus Sombolayuk mengeluhkan adanya genangan air yang rutin membanjiri desanya di kecamatan Sangatta Utara.

Lokasi banjir yang terparah bertempat di persimpangan Jalan Jend. Sudirman, Jalan Yos Sudarso IV, dan Jalan Road 9 atau yang umum disebut simpang Telkom.

Saluran gorong-gorong di sisi utara persimpangan yang terlalu kecil dianggap tidak mampu menahan debit air ketika musim hujan sehingga terjadi banjir.

Selain simpang Telkom, terdapat 4 titik lain yang dikeluhkan sering terjadi banjir karena sistem drainase yang dinilai kurang baik.

Baca juga: Kisah Anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan Terpapar Corona: Kita Harus Berdamai dengan Covid-19

"Debit air yang masuk di Desa Singa Gembara tidak bisa teralirkan dengan baik sehingga masyarakat desa mengalami kebanjiran," ucap Petrus pada Senin (29/3/2021).

Atas keluhan tersebut, Komisi A DPRD Kutim menggelar diskusi.

Tujuannya agar perusahaan swasta yang berkawasan di Desa Singa Gembara turut memberikan solusi dan andil dalam memelihara kondisi jalan.

Beberapa perusahaan yang hadir mengaku sudah melakukan perawatan jalan dengan menggiatkan pembersihan di lingkungan sekitar perusahaannya masing-masing.

Baca juga: BREAKING NEWS Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Duduki Kantor DPRD Kutim, Pintu Kaca Gedung Pecah

Baca juga: Bangun Kutai Timur, DPRD Kutim Ingin Bisa Bekerjasama Secara Baik Bersama Bupati Terpilih

Namun, upaya tersebut tidak bisa terealisasi untuk mencegah banjir terjadi.

Oleh karenanya, Piter selaku pimpinan rapat meminta agar ada keputusan bersama yang dilakukan baik perusahaan swasta, dinas terkait, dan masyarakat desa dalam penanganan banjir.

"Peninjauan ulang terkait sistem pengairan dari perusahaan swasta dan pemerintah harus segera dilakukan," ucapnya.

Berita tentang Kutim

Penulis Syifa'ul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo