Sidak ke Kantor DKISP Paser, Wabup Ingin 6 Wilayah Blank Spot Segera Diatasi, Bangun Tower Rp 10 M

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Wakil Bupati Paser menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua Kantor Dinas yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Selasa (30/3/2021).

Sebelumnya, wabup melakukan sidak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Paser, kemudian dilanjutkan di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP).

Sidak di DKISP Paser, wabup bertujuan untuk mengetahui terkait masalah jaringan yang ada di Kabupaten Paser, khususnya di daerah pedalaman.

Baca juga: Sidak di Disdukcapil Paser, Wabup Sebut SDM Sudah Siap tapi Sarana Infrastruktur Masih Kurang

Baca juga: ASN Paser Mulai Bekerja di Kantor Terhitung 30 Maret, Bupati Fahmi Fadli Ingatkan Patuh Prokes

Wabup menyampaikan masih ada 6 desa yang blank spot (suatu tempat yang tidak tertangani jaringan komunikasi), karena keinginan bupati di tahun 2022, Kabupaten Paser sudah harus melek sinyal.

"Karena itu kami datang ke sini, untuk menanyakan kesiapan kita ke depan, terutama mengatasi desa-desa yang blank spot maupun semi blank spot," tuturnya.

Maka itu, lanjutnya, DKISP Paser mengharapkan ada anggaran dana untuk pembangunan 2 tower besar dan 2 tower kecil.

"Itu harapan mereka supaya ke depan bisa segera terealisasi," kata Syarifah Masitah Assegaf.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, untuk kebutuhan pembangunan tower tersebut DKISP Paser membutuhkan anggaran Rp 10 miliar.

"Kebutuhan itu, sekitar Rp 10 miliar untuk bisa diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Paser," ujarnya.

DKISP Paser nantinya akan menjadi pusat data dan diharapkan seluruh OPD dapat bekerja sama.

Nantinya, lanjut Syarifah Masitah Assegaf, semua data yang dibutuhkan oleh pimpinan daerah, baik itu bupati, wakil bupati dan lainnya dapat terpusat di DKISP Paser.

"Jadi command center-nya bisa terpusat di situ, dan tentunya perlu suntikan dana, sedangkan untuk SDM-nya sudah siap tinggal infrastruktur," katanya.

Selain itu, DKISP Paser juga meminta ruangan dan itu akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Paser.

Wabup berharap, hal itu bisa secepatnya terealisasi agar nantinya Pemkab Paser punya sistem data yang valid.

"Mudah-mudahan bisa terakomodir di APBD Perubahan, supaya kita juga cepat punya data yang valid sehingga apa saja nanti bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat itu bisa cepat terintegrasi," ucapnya.