Kisruh Partai Demokrat

Kubu Moeldoko Akhirnya Tanggapi Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat, Marzuki Alie: Keputusan Tepat

Kubu Moeldoko akhirnya memberikan tanggapn soal pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com Ambaranie Nadia / Rakhmat Nur Hakim
KLB DEMOKRAT - Kubu Moeldoko akhirnya memberikan tanggapn soal pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).  

TRIBUNKALTIM.CO - Kubu Moeldoko akhirnya memberikan tanggapan soal pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). 

Seperti diberitakan, Pemerintah secara resmi telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

Sebelumnya, KLB Deli Serdang tersebut menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum.

Keputusan pemerintah itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Baca juga: Demokrat KLB Ditolak Menkumham, Andi Mallarangeng Beri 3 Opsi ke Moeldoko, Eks Panglima TNI Ditipu

Baca juga: Kemenkumham Tolak KLB Moeldoko, Ketua Demokrat Malinau Sudah Prediksi tak Pantas Disebut KLB

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan di antaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tidak terpenuhi.

Menkumham Yasonna Laoly
Menkumham Yasonna Laoly (YouTube Kompas TV)

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna. 

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.

Baca juga: NEWS VIDEO Saksikan Detik-detik KLB Partai Demokrat Ditolak, Annisa Pohan Sujud Syukur

Baca juga: Kubu AHY Tawarkan Moeldoko Gabung Partai Demokrat, Dijanjikan Dibantu Maju di Pilkada DKI

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved