TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ombudsman RI Kaltim hadirkan Pos Pelayanan Pengaduan selama dua hari. 

Posko tersebut bertempat di Kantor Disdukcapil Kukar, Asisten Pratama Ombudsman Frederikus Denny Christiynato dan anggota lainya siap melayani pengaduan masyarakat.

Baca juga: Pencanangan Zona Integritas BKP Tarakan, Kepala Ombudsman Kaltara: Jangan Karena Kewajiban Saja

Baca juga: Kepala Ombudsman Kaltara Sebut Bolak-balik Berkas Perkara Hanya Buang Waktu dan Biaya

Baca juga: Ombudsman RI Kaltim Ikut Kawal Pelaksanaan Suntik Vaksin Sinovac di Kukar, 7 Hal Ini Jadi Perhatian

“Kehadiran Ombudsman di salah satu instansi Pemkab Kukar sejak 31 Maret sampai 1 April 2021 kemarin,” ujar Denny. Sabtu, (3/4/2021).

Tujuannya untuk sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang lembaga Ombudsaman, sekaligus mendengar saran atau masukkan yang diberikan oleh masyakat. 

“Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa lembaga Ombudsman adalah wadah pengaduan masyarakat yang melakukan pengawasan dan pencegahan, bukan sebagai lembaga yang melakukan tindakan pengadilan,” ungkap Denny dalam rilis Prokom Setkab Kukar.

Baca juga: H-1 HUT ke-21 Ombudsman, Bupati Nunukan Asmin Laura: Melayani Tanpa Pamrih dan Tidak Berpihak

Baca juga: Tindak Lanjuti Rekomendasi Ombudsman Kaltara, Pemkab Malinau Tekankan pada 8 OPD Pelayanan Publik

 
Ditambahkannya, berdasarakan data indikator Ombusman pada 2019 hingga 2020, Pemkab Kukar berada di tiga besar pelayanan publik terbaik dengan mendapat indikator warna hijau.

“Diharapkan hasil positif ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya,” pungkasnya.

Berita tentang Kukar

Penulis: Aris Joni | Editor: Mathias Masan Ola