Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Alasan Kalimantan Timur Dipilih Dibanding Wilayah Lainnya

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, La Nyalla Mahmud Matalitti, sampaikan terkait gagasan pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurutnya, gagasan pemerintah pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta bukan sekadar mengikuti trend yang dilakukan sejumlah negara lain.

Akan tetapi sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan konsep pembangunan Indonesia Sentris, yang maknanya pembangunan harus dilakukan merata di seluruh Indonesia.

Baca Juga: DPD RI Beberkan Kunci Membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang Bebas Banjir

Baca Juga: Ketua DPD RI Berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Singgung Ibu Kota Negara Smart City

"Maka gagasan pemindahan Ibu Kota Negara adalah bagian dari percepatan pembangunan dengan konsep Indonesia Sentris tersebut," ucapnya di Seminar Nasional di IAIN Samarinda, Senin (5/4/2021).

Sebab katanya, pemindahan Ibu Kota Negara memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah.

Dan pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Selain tentu karena fakta bahwa DKI Jakarta sudah terlalu berat untuk menanggung beban sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus. Yang eksesnya, perputaran uang secara nasional hanya melingkar di Jakarta dan sekitarnya.

Baca Juga: Bappenas Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan Berkonsep Green Smart City

Baca Juga: Isu Penguasaan Lahan di Perbatasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Tanahnya Kiloan Kah?

"Pemerintah juga mengatakan telah melakukan kajian mendalam selama tiga tahun terakhir, sebelum menentukan lokasi Ibu Kota Negara di dua kabupaten yang tersambung di Kaltim, yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara," bebernya.

Nyalla Mahmud Matalitti, menambahkan pemerintah juga menyampaikan lima alasan yang membuat Kaltim terpilih mengalahkan kandidat lain di Pulau Kalimantan.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunanni, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah seluas 180 ribu hektar.

Kendati demikian, ia membeberkan bahwa saat ini Pemerintah masih menunggu penyusunan Rancangan Ungdan-Undang ( RUU ) tentang Ibu Kota Negara Baru yang masih berproses di Parlemen.

"Serta menanti pembentukan Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru," pungkasnya.

Ibu Kota Negara yang Bebas Banjir

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI beberkan kunci membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang bebas banjir.

Lokasi calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur keberadaannya di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Untuk membangun Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur, DPD RI menekankan pembangunan yang ramah lingkungan, memperhatikan konsep kelestarian alam demi terjaga dari bencana banjir.  

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar ke Lokasi Calon Ibu Kota Negara, Bakal Menanam Mangrove Saliki

Baca juga: Menteri LHK Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim, KLHS dan Rehabilitasi Lahan Berlanjut di 2021

Demikian diutarakan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Tribunnews.com.

Dia mengingatkan kepada pemerintah mengenai pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dia tegaskan, harus memperhatikan perspektif lingkungan dan potensi kebencanaan.

Sehingga ibu kota baru benar-benar bebas dari ancaman banjir.

Konsep smart city dan forest city atau the bush capital serta sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi ciri istimewa dan menjadi model percontohan perkotaan modern.

"Yang terpenting adalah bebas dari banjir," katanya kepada wartawan usai berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Kaltim, Senin (5/4/2021).

Sebagai smart city, mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan ibu kota baru sangat penting menjadi kota terintegrasi yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Baca juga: Tarik Investor ke Penyangga Ibu Kota Negara, DPRD Balikpapan Kaji Penurunan Pajak Hotel dan Hiburan

Baca juga: Lahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Wamen Surya Tjandra Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Juga beserta teknologi internet untuk segala (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Di dalamnya, kata mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meliputi sistem informasi pemerintahan lokal.

Juga sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya.

"Sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan," tegasnya. 

Smart city harus menjadi pedoman pembangunan ibu kota baru. Smart city dicirikan dengan integrasi hal-hal yang bersifat pelayanan publik.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bisa dilakukan secara satu pintu," ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengunjungi areal calon Ibukota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Kaitan Penajam Paser Utara jadi Calon Ibu Kota Negara, Bupati AGM Rotasi Pejabat, Dinas yang Lambat

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri LHK meninjau persiapan terkait kesiapan lahan dalam perspektif LHK yang akan dijadikan lokasi Pusat Gedung Pemerintahan di Ibu Kota Negara dan melihat progres pembangunan Persemaian Modern di Ibu Kota Negara.

Siti juga memeriksa progres pembangunan persemaian permanen seluas 120 hektare yang akan dibangun di kawasan Ibu Kota Negara.

Tepatnya di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani 1. Ini sejalan dengan konsep pembangunan sekaligus dengan pemulihan.

Berita tentang Ibu Kota Negara

Berita tentang Kaltim

Penulis Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo