Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Rekomendasi Pansus LKPJ 2020, Larang Pemkot Bontang Beli Mobil Dinas

Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggunggungjawaban (LKPJ) 2020 meminta Pemkot Bontang mengubah skema pengadaan mobil dinas.

TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
PERTEMUAN - Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang III DPRD Bontang 2021, Dalam Rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Walikota tahun 2020 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggunggungjawaban (LKPJ) 2020 meminta Pemkot Bontang mengubah skema pengadaan mobil dinas.

Permintaan itu tertuang di salah satu catatan dari 18 poin rekomendasi Pansus LKPJ 2020, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Rekomendasi Pansus LKPJ itu meminta pemerintah agar tak perlu lagi membeli mobil dinas lantaran dinilai boros anggaran.

Baca Juga: Amankan Aset Pemkab PPU, BKAD Lakukan Stikerisasi Mobil Dinas

Baca Juga: 9 Mobil Dinas DPRD Penajam Paser Utara Dipasang Stiker, Ketua Jhon Kenedy Berikan Alasannya

Sehingga kegiatan pengadaan mobil dinas berikutnya, pemeritah sebaiknya menyewa dari pihak ketiga.

Menurut hitung-hitungan Pansus, ongkos penyewaan mobil jauh lebih irit jika dibandingkan harus membeli unit baru.

Pembiayaan perawatan mobil pun tak lagi jadi beban pemerintah. Karena biaya penyewaan mobil telah inclued dengan ongkos pemeliharaan unit.

Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2020, Maming mengaku jika kerja sama dengan perusahaan rental mobil bisa mengifisienkan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Disdikbud Bontang Sebut Orangtua Murid tak Mampu Awasi Anaknya Saat Belajar Daring

Halaman
123
Penulis: Ismail Usman
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved