Ibu Kota Negara
Selaras dengan Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Ingin Pembangunan Provinsi Berkonsep Smart Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Jokowi menegaskan, desain perencanaan wilayah dan kota yang matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur bakal dilaksanakan.
Presiden Republik Indonesia, Jokowi menegaskan, desain perencanaan wilayah dan kota yang matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warga serta kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
"Juga terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional," tuturnya mengutip dari Kompas.com.
Jokowi pun ingin pembangunan kota dan provinsi di Indonesia perlahan-lahan menuju konsep kota pintar dan provinsi pintar.
Baca Juga: Telkom Beber Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi Ibu Kota Negara RI di Kalimantan
Baca Juga: Menteri Suharso Monoarfa Bocorkan Kriteria Bos Ibu Kota Negara RI di Kalimantan, Simpan Nama Calon
"Mari kita sama-sama menjadikan smart Indonesia," kata dia.
Dan Presiden Jokowi ingin Ibu Kota Negara yang bakal dibangun di Kalimantan Timur menerapkan konsep smart city atau kota pintar.
Presiden Jokowi berharap desain kota pintar di Ibu Kota Negara yang baru nanti jadi rujukan bagi negara-negara dunia.
"Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang jadi pioneer (pelopor) kota yang jadi rujukan-rujukan dunia," ujar Jokowi dalam sambutan di acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, Sabtu (17/4/2021).
Menurut Kepala Negara, konsep kota pintar tidak hanya sekadar dengan digitalisasi fasilitas atau layanan publik.
Namun, kota pintar juga terkait dengan perencanaan yang matang dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah
"Dasar dari smart city adalah smart design city yang memberikan kenyamanan sempurna untuk warganya yang kemudian dibantu perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menegaskan, desain perencanaan wilayah dan kota yang matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warga serta kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini
"Juga terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional," tuturnya.
Jokowi pun ingin pembangunan kota dan provinsi di Indonesia perlahan-lahan menuju konsep kota pintar dan provinsi pintar.
"Mari kita sama-sama menjadikan smart Indonesia," kata dia.
7 Ahli Bertemu Presiden Jokowi
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, tengah diupayakan oleh pemerintah pusat.
Banyak masukan dalam bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, seperti di antaranya membuat pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan.
Dalam hal ini hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan Timur. Menurut ahli, menekankan pentingnya satu proses yang betul-betul bisa terukur dalam implementasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara sudah disiapkan pemerintah.
Baca Juga: Menteri Suharso Monoarfa Bocorkan Kriteria Bos Ibu Kota Negara RI di Kalimantan, Simpan Nama Calon
Baca Juga: Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah
Hal ini tersampaikan saat sejumlah ahli tata kota temui Presiden Jokowi (Joko Widodo) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/4/2021).
Didampingi Menteri/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, para ahli tersebut membahas mengenai desain dan rancangan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Sepaku, Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.
Disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan terdapat 7 ahli yang bertemu dengan presiden membahas rancangan Ibu Kota Negara.
Mereka di antaranya berasal dari ikatan Ahli rancang kota Indonesia, ikatan ahli arsitektur lanskap Indonesia, ikatan arsitek Indonesia, ikatan ahli lingkungan hidup Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini
Baca Juga: Obsesi Wisata Pertanian di Ibu Kota Negara, Desa Bangun Mulyo Penajam Tanam 2 Ribu Bibit Kelengkeng
Juga ada dari green building Council Indonesia, serta dari Persatuan Insinyur Indonesia.
"Kami adalah asosiasi profesi yang berpraktek di bidang jasa konstruksi. Tadi kami diterima dengan baik oleh bapak presiden kami diberikan kesempatan satu persatu untuk menyampaikan masukan terhadap pembangunan ibu kota negara," kata Andy.
Sejumlah masukan kata Andy disampaikan para ahli kepada presiden dalam merancang Ibu Kota Negara.
Pertama yakni adanya ketersambungan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau bangunan.
"Sehingga visi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden betul-betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar-standar pembangunan," katanya.
Pihaknya juga berharap agar ibu kota negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional.
Terutama dalam melakukan pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dalam hal ini hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan.
Pihaknya juga menekankan pentingnya satu proses yang betul-betul bisa terukur dalam implementasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara sudah disiapkan pemerintah.
"Kita mendukung cepat prosesnya, jadi Indonesia maju harus cepat, tetapi kita tidak boleh terburu-buru,tergesa-gesa sehingga kemudian kita bisa itu betul menghadirkan kota yang sama-sama kita cintai," katanya.
Pastikan tak Ada Masalah Lahan
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor memastikan tak ada persoalan lahan di pembangunan Ibu Kota Negara.
Sebab, hutan yang akan digunakan untuk kawasan pembangunan Ibu Kota Negara adalah milik negara.
Yang diberikan kewenangan pengelolaanya terhadap pihak swasta, yang telah menyetujui kawasan itu ditarik kembali.
Baca juga: Obsesi Wisata Pertanian di Ibu Kota Negara, Desa Bangun Mulyo Penajam Tanam 2 Ribu Bibit Kelengkeng
Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor jadi Pembicara di Kampus UI, Bahas Keberlanjutan Bangun Ibu Kota Negara
"Swasta yg bersangkutan pun tidak ada masalah, karena memang ada ketentuan jika kawasan itu diperlukan maka harus setuju," ujarnya, Senin (12/4/2021).
Sementara itu, apabila terjadi tumpang tindih masalah lahan di luar kawasan pembangunan Ibu Kota Negara.
Khsususya di dalam pengembangan Ibu Kota Negara, maka Isran akan menyelesaikan hal tersebut secara adat.
"Misalnya di kawasan hutan ada kawasan milik masyarakat, itu diselesaikan secara adat. Urusan kecil mungil itu," kata Isran.
Sebagaimana diketahui, terdapat tanah transmigrasi yang pada pada tahun 1975 telah diberikan kepada warga Bumi Harapan.
Baca juga: Isu Penguasaan Lahan di Perbatasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Tanahnya Kiloan Kah?
Baca juga: Bappenas Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan Berkonsep Green Smart City
Namun, pada tahun 1992 tanah yang telah diberikan kepada mereka justru kembali dinyatakan sebagai kawasan hutan.
Isran pun kembali menjelaskan duduk persoalan terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan itu.
Berdasar keterangan Isran, awal lokasi tersebut merulakan milik Karesidenan Kesultanan Kutai.
Kemudian di tahun 1960-an, semua aset Kesultanan di Provinsi Kalimantan Timur diambil oleh Negara.
"Pada saat itu semua kesultanan ditawarkan pemerintah, mana lahan yang dipertahankan dan mana yang tidak," ceritanya.
Kemudian, lanjut Isran, kawasan Bumi Harapan masuk ke kawasan kerajaan Kutai yang tidak diusulkan lagi untuk dikelola oleh kesultanan.
"Maka otomatis mereka masuk milik negara. Saya rasa tidak ada masalah termasuk di daerah manapun," tegasnya.
Aspek Lingkungan jadi Perhatian
Dalam membangun Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur, Menteri Bappenas, Suharso memastikan.
Aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah.
Perihal tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin jelas.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Kuliah Umum di UI: Ibu Kota Negara Wajib Identik Menjaga Lingkungan
Baca Juga: Obsesi Wisata Pertanian di Ibu Kota Negara, Desa Bangun Mulyo Penajam Tanam 2 Ribu Bibit Kelengkeng
Sebab memang sedari awal Presiden Joko Widodo telah umumkan keberadaan Ibu Kota Negara berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dua kabupaten ini berada dalam pangkuan Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait ini disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk meninjau langsung titik nol lokasi pembangunan Istana Negara dan titik Pembangunan Tugu Budaya yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Penajam Utara pada Senin (12/4/2021) siang.
Dalam kunjungannya Menteri Bappenas juga didampingi oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Muchammad Fadjroel Rachman, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM), dan sejumlah rombongan dari Kementerian terkait, rombongan dari Pemprov Kaltim maupun Kabupaten PPU.
"Berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini. Karena lebih cepat lebih baik, " kata Suharso.
Dia menambahkan jika dihitung-hitung 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadhan dan pada waktu itu proklamasi diucapkan di Jakarta pada bulan Ramadhan.
Oleh karenanya Ramadhan yang sebentar lagi ini, jika segala sesuatunya telah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan baik secara teknopatik dan akuntabel dapat dipertanggung jawabkan.
Baca Juga: DPD RI Beberkan Kunci Membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang Bebas Banjir
Baca Juga: Isu Penguasaan Lahan di Perbatasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Tanahnya Kiloan Kah?
Maka diharapkan bulan Ramadhan ini sudah dapat dilakukan peletakkan batu pertama IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kami berharap semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya, sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini, " tambah dia.
Lebih jauh kata Suharso IKN ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up nya.
Memang tetap dibiayai APBN tetapi tidak memberatkan APBN karena pada kesempatan yang sama pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta.
"Caranya seperti kita kalau beli mobil tidak mampu. Kita menyicil tetapi suatu ketika mobil akan menjadi milik anda, begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya, "jelas dia.
Dalam membangun Ibu Kota Negara, lanjutnya, Menteri Suharso memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah.
Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.
“Pembangunan ini sangat amat memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan Ibukota Negara sudah kita perhitungkan, prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang, " tegas Menteri Suharso.
Tidak hanya lingkungan, Menteri Suharso juga mengingatkan tentang aspek masyarakat lokal disekitar IKN mereka perlu dilibatkan dan diberi pemahaman bahwa adanya IKN akan berdampak positif bagi kehidupan mereka.
Turut hadir Pandam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Dedu Susanto, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo dan Karo Rena Polda Kaltim Kombes Pol Sambas Kurniawan.
Berita tentang Ibu Kota Negara
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bertemu Jokowi, Ahli Tata Kota Ingin Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Jadi Contoh Dunia.
