Plh Bupati Malinau Sebut ASN Dilarang Keras untuk Mudik Lebaran Idul Fitri

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Pemerintah RI melarang aktivitas mudik lebaran 2021 untuk mengurangi risiko peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Sesuai Surat Satgas Penanganan Covid-19 RI Nomor 13/2021, mulai berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021 akan datang.

Pantauan TribunKaltim.Co, arus penumpang di Bandara Kolonel RA Bessing masih normal, layaknya pada hari-hari biasa.

Baca Juga: Riskan Pemudik Numpuk di Pelabuhan, Walikota Balikpapan Cermati Muatan Bus hingga Ancam Pulangkan

Baca Juga: Siapkan Posko di Titik Rawan Mudik, Kapolda Kaltim Sebut Masih Dalam Kalkulasi

Dikonfirmasi mengenai kebijakan tersebut, Plh Bupati Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian rencana larangan di Malinau.

Menurutnya, pembatasan moda transportasi masih berpedoman pada surat edaran Bupati tentang pengendalian orang keluar masuk di Malinau.

"Terkait larangan secara umum, kami masih menunggu aturan pelaksanaannya. Saat ini masih berpedoman pada SE tentang pengendalian orang keluar masuk," ujarnya, Rabu (21/4/2021).

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Muhamad Kadri.

Pembatasan moda transportasi masih menunggu keputusan Kemhub RI.

Baca Juga: Larangan Mudik Belum Komunikasikan ke Daerah, Kadishub Kutim Masih Memantau Perkembangan

Baca Juga: Persiapan Jelang Larangan Mudik, Gubernur Kaltim Isran Noor Setuju Beri Izin Mudik Lokal

Berbeda dengan masyarakat umum, Ernes Silvanus mengatakan larangan tersebut tegas diberlakukan untuk ASN dan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau.

"Untuk larangan mudik bagi ASN sudah tegas. Pemerintah pusat termasuk Pemkab Malinau sudah memerintahkan ASN untuk tidak mudik lebaran," katanya.

Dia mengatakan ada tim khusus yang dibentuk untuk menangani jika terdapat ASN atau pegawai pemerintah yang ingkar terhadap larangan tersebut.