Bupati Mahulu Temui Komisi I DPR RI, Perjuangkan Telekomunikasi dan Perhubungan di Perbatasan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH kembali menyambangi wakil rakyat di Gedung DPR RI Senayan.

Bupati beserta rombongan diterima langsung oleh anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiono, dan anggota Komisi V H Amdi Iwan Darmawan Aras.

Hadir pula Wakil Ketua Komisi IV G. Budisatrio Djiwandono.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Pemkab Mahakam Ulu ini menyampaikan berbagai aspirasi warga Mahulu terkait pengembangan telekomunikasi dan seputar isu pertahanan di daerah perbatasan.

Diskusi berlangsung di ruang Fraksi Partai Gerindra di lantai 17 Gedung Nusantara I, Selasa (20/4/2021) lalu.

Baca juga: Pemkab Kaji Rencana Investasi  PT SUN di Mahulu Terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Turut hadir mendampingi bupati, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang, Kepala Dinas Perhubungan Toni Imang, Kepala Bagian Humas dan Protokol Yosef Sangiang dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah lainnya.

Saat diskusi itu, Bupati menyampaikan, Mahulu sebagai daerah yang baru saja terbentuk kurang dari delapan tahun lalu ini membutuhkan dukungan percepatan pembangunan dari berbagai pihak.

"Mulai dari infrastruktur penghubung sampai pengembangan telekomunikasi yang terkadang sulit," ujar bupati definitif pertama di Mahakam Ulu ini.

Bupati memaparkan, secara tata ruang Mahulu berada di kawasan strategis nasional.

Ini dibuktikan dengan diterapkanya dua kecamatan yakni di Long Pahangai dan Long Apari sebagai kawasan straregis nasional perbatasan dengan Malaysia.

Baca juga: Pemkab Mahulu Dukung Kebijakan Larangan Mudik, Tunggu Keputusan dari Pemprov Kaltim

Karena itu, perlu dukungan pemerintah pusat untuk segera membantu membangun bandara baru guna memperkuat aspek pertahanan dan keamanan negara.

"Kami harap usulan pembanguan bandara bisa dimulai tahun 2023," ujar bupati.

Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu, Stephanus Madang menimpali, sebagai kabupaten yang letaknya paling selatan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, perlu dukungan pemerintah pusat untuk merealisaikan pembangunan Bandara Ujoh Bilang.

Kehadiran bandara ini diharapkan mempercepat mobilisasi barang dan orang ke Mahulu.

Perlunya peningkatan infrastruktur penunjang bagi prajurit TNI yang menjaga perbatasan.

"Kondisi rekan-rekan TNI yang bertugas menjaga perbatasan tidak memiliki barak dan markas tetap. Mereka terpaksa tinggal di rumah warga," ujar Madang.

Baca juga: Menuju Mahulu Mandiri Pangan, Pemerintah Berikan Stimulan ke Petani 

Kepada Anggota Komisi I DPR, Sugiono, Madang menyampaikan harapan warga Mahulu agar bisa sepenuhnya menikmati akses telekomunikasi khususnya internet di 50 kampung. Apalagi, selama pandemi Covid-19, banyak aktivitas termasuk belajar mengajar harus dilakukan secata daring.

"Mahasiswa di Mahulu banyak yang dipulangkan karena belajar di rumah. Akses internet terhambat, mahasiswa kita terpaksa kembali lagi ke kota karena di kampung tidak ada sinyal," tutur Madang.

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sugiono segera mengambil sikap.

Untuk persoalan bandara dan minimnya fasilitas bagi prajurit di perbatasan akan segera dikomunikasikan ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra ini optimistis menteri yang berlatar belakang militer ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit, sebab hal itu masuk dalam program kerja Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Temui Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, Bupati Mahulu Curhat Masalah Pertanian

Suginono pun memberi angin segar bagi peningkatan jaringan telekomunikasi dan internet di Mahulu.

Selama ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggenjot penguatan jaringan telekomunikasi di daerah terdalam, terluar dan teringgal lewat program BAKTI.

"Program BAKTI 80 persen di Papua, tolong dapat digeser sedikit ke Mahulu," ujar Sugiono memerintahkan staf ahlinya segera memgkomunikasikan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (adv/hms/naw)