Berita Bontang Terkini
Walikota Bontang Basri Rase Beri Lampu Hijau Rencana Bapenda Libatkan Ormas Kelola Lahan Parkir
Rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melibatkan Ormas dalam pengelolahan lahan parkir di Bontang, mendapat lampu hijau dari Walikota Basri Rase
Penulis: Ismail Usman | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melibatkan Ormas dalam pengelolahan lahan parkir di Bontang, mendapat lampu hijau dari Walikota Basri Rase.
Rencana ini adalah upaya pemerintah dalam mengoptimalkan retrebusi parkir demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab dikatakan Basri Rase, pungutan retrebusi di sektor parkir selama ini masih terbilang sangat minim.
Baca Juga: Lima Kawasan Pesisir di Bontang Dikepung Banjir Rob, Warga Keluhkan Banyak Perabotan Rusak
Baca Juga: Perda Terancam Tumpul, DPRD Bontang Soroti Kepala Dinas yang Kerap Mangkir saat Pembahasan Raperda
"Iya kami dukung lah, selama itu kepentingannya untuk tingkatkan PAD Bontang," bebernya, Kamis (29/04/2021).
Diakui Basri jika selama ini keterlibatan ormas dalam pengelolaan parkir tidak dalam pengawasan pemerintah.
Sehingga setoran parkir untuk PAD tidak optimal.
"Memang kemarin-kemarin kurang, selain kerja samanya belum jelas. Sistem pengasawan juga belum bagu. Jadi wajar banyak bocor," bebernya.
Baca Juga: Kasus Penganiayaan di Bontang, Pelaku Gunakan Kunci Dongkrak, Polisi Jelaskan Kronologinya
Baca Juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Wali Kota Bontang Basri Rase, Atasi Banjir Libatkan ITS, Pernah Dipakai Bu Risma
Jadi rencananya pemerintah kedepan akan tetap melibatkan Ormas untuk pengelolaan parkir dengan memberlakukan syarat khusus.
Seperti, Ormas harus berbadan hukum dan mengikuti aturan, serta menyanggupi target pungutan retrebusi perpriode yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Nanti bakal kami kasih target. Tidak seperti sebelumnya lagi. Ada syaratnya nanti," ujar Basri.
Tak hanya itu, Ormas yang ditetapkan untuk kelolah parkir di titik lokasi yang ditentukan, pastinya akan dibekali alat digital untuk pengelolaan keuangan.
Agar segala pembayaran parkir dari masyarakat bisa dipantau dengan laporan keuangan yang transparan.
"Pasti nanti kita pakai alat digital lah seperti pada umumnya. Biar bisa dipantaukan. Jadi tidak bisa main-main," pungkasnya.
Baca Juga: Rombak Kabinet Kerja, Walikota Bontang Basri Rase Masih Tunggu Arahan Kemendagri
Baca Juga: Anak-Anak di Lok Tuan Bontang Ikuti Pembekalan Tata Cara Mandikan Jenazah di Masjid Al-Mujahiddin
Diberita sebelumnya, Bapenda Bontang gagal capai target realisasi pungutan pendapatan sektor parkir di tahun 2020.
Capaian pajak parkir yang diperoleh masih dibawah 50 persen. Pos anggaran parkir dari laporan realisasi, hanya mencapai 46 persen, atau setara Rp 69 juta. Padahal Bapenda sebelumnya menarget realisasi pajak parkir sebesar Rp 150 juta. (*)
