PGRI Nunukan Minta Pemkab Prioritaskan Ratusan Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia jadi PPPK

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2021, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan angkat bicara soal guru honorer. 

Pihak PGRI Nunukan meminta pemerintah prioritaskan ratusan guru honorer di perbatasan RI-Malaysia untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sesuai tema Hardiknas 2021 'Bergerak Serentak Mewujudkan Merdeka Belajar', Abdul Wahid, mengatakan.

Pemerintah perlu memerdekakan tenaga honorer baik guru maupun tenaga kependidikan, menjadi PPPK.

Baca Juga: PGRI Nunukan Setuju Penghentian Kurikulum 2013

Ada ratusan tenaga honorer di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Tentu dengan proses seleksi yang lebih mudah bagi mereka yang usianya 35 tahun ke atas termasuk yang sudah mengabdi lama," kata Abdul Wahid kepada TribunKaltara.com, Minggu (2/5/2021) pukul 11.00 Wita.

Menurutnya, tenaga honorer usia 35 tahun ke atas perlu diperhatikan, lantaran mereka rata-rata mengabdi di perbatasan RI-Malaysia mulai 2 sampai 15 tahun lamanya.

Selain kesejahteraan guru, kendala lain yang perlu mendapat atensi pemerintah yakni upgrading SDM guru melalui pelatihan berbasis muatan mata pelajaran.

Baca Juga: Peduli Guru Korban Bencana, PGRI Nunukan Kumpul Rp37,5 Juta

Termasuk juga kesenjangan sarana dan prasarana antara sekolah di perbatasan dengan wilayah perkotaan lainnya.

Sebagian guru masih perlu dilakukan upgrading SDM. Apalagi saat pandemi Covid-19 membutuhkan skil khusus untuk pembelajaran.

"Karena beda mendidik atau mengajar siswa secara langsung di sekolah dengan proses belajar melalui virtual," ucapnya.

Sebagai pengurus PGRI di Nunukan, Abdul berharap dapat tercipta tri pusat pendidikan melalui sinergitas antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Baca Juga: PGRI Nunukan Kawal Input Data Tunjangan Khusus