Berita Nunukan Terkini
Pemkab Nunukan Terima Predikat Opini WTP yang Keenam Kali, 4 Catatan dari BPK RI Perwakilan Kaltara
Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).
lihat foto
Lalu jumlah rekomendasi sebanyak 831, yang terbagi dalam kategori tindak lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 719 rekomendasi atau 86,52 persen.
Tindak lanjut masih dalam proses sebanyak 96 rekomendasi atau 11,35 persen, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi atau 1,93 persen.
"Namun ada hal penting yang perlu diperbaiki ke depan yaitu soal penatausahaan piutang RSUD, penatausahaan aset tetap, dan konstruksi dalam pengerjaan yang sudah tidak dapat dilanjutkan pembangunannya, supaya dihapus sehingga tidak berdampak terhadap neraca," imbuhnya.
Selain itu, capaian ekonomi makro untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka berada di bawah rata-rata nasional.
"Fokus ke depan perbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sementara ini masih di bawah rata-rata nasional," pungkasnya.
Informasi yang dihimpun, IPM di Kabupaten Nunukan menurun pada tahun 2020 sebesar 1,04 persen.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Rahmad Taufiq
