DPRD Bontang Terima Laporan Ada Perusahaan Belum Bayar THR, Disnaker Bontang Klaim tak Ada Aduan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG-Anggota DPRD Bontang, Baktiar Wakkang kembali mengungkit persoalan pembayaran THR saat rapat paripurna bersama Pemkot Bontang.

Ia pun menegaskan, agar pemerintah khususnya OPD terkait Dinas Ketenagakerjaan agar menyelesaikan segara persoalan THR karyawan yang belum dibayarkan perusahaan.

Meski porsi kerja hanya sebatas pengawasan, namun OPD terkait harus lebih tegas memberi sanksi para perusahaan yang tidak bisa menunaikan hak para pekerja.

Baca Juga: NEWS VIDEO Camat di Kediri Tertangkap Basah Minta THR, Acuhkan Peringatan Bupati hingga

Baca Juga: Bupati Kediri Turunkan Jabatan Camat Purwoasri Satu Tingkat, Pungli THR ke Desa-desa

"Harus tegas, jangan dibiarkan. Kasih sanksi bagi perusahaan yang nakal. Kalau perlu cabut izinnya," ungkapnya dalam rapat Paripurna Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD terhadap 6 Perda Walikota Bontang, Senin (17/05/2021).

Diungkapkan Wakkang, jika pihaknya dihujanin aduan dari masyarakat terkiat adanya perusahaan yang belum melunasi THR hingga pasca lebaran ini.

Baca Juga: Selama Lebaran, Lapas Tenggarong Siapkan Layanan Penitipan Sistem Drive Thrue

Baca Juga: Sirajuddin Mahmud Posting Video yang Lagi Viral, Suami Zaskia Gotik Malah Diminta untuk Beri THR

"Ada surat saya terima. Belum lagi banyak yang hubungi saya lewat pesan Facebook. Kasian itu," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Disnaker Bontang, Ahmad Asnem menuturkan, sampai saat ini belum menerima aduan jika ada perusahaan yang belum bayar THR karyawan.

Ia pun tegaskan, hanya akan memfasilitasi karyawan yang melakukan aduan ke Disnaker.

Baca Juga: Posko THR Disnaker Bontang Belum Terima Aduan dari Pekerja, Banyak Karyawan Datang Malah Konsultasi

Baca Juga: BKAD Kaltara Telah Cairkan Rp 15 Miliar untuk Bayar THR 4.000 ASN

"Belum ada saya terima aduan ini. Kita harus liat data. Kalau masih kata orang aja, maka susah diproses. Kalau ada adukan di Disnaker," pungkasnya. (*)

Berita tentang Bontang