Peringatan 23 Tahun Reformasi Indonesia di Samarinda, Antara Lain Massa Soroti Seleksi Pegawai KPK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur kembali turun ke jalan untuk memperingati 23 tahun reformasi.

Gerakan tersebut mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur untuk merefleksikan kembali nilai nilai demokrasi.

Hal itu dibeberkan oleh Aji Ahmad Affandy, selaku Humas Gerakan Masyarakat Sipil Kaltim kepada Tribunkaltim.co di sela-sela unjuk rasa di dekat kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (21/5/2021). 

Dia katkan, gerakan yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil ini menyuarakan nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga: Diterima Disdikbud dan Disnaker Kaltara, Pengunjuk Rasa di Tanjung Selor Membubarkan Diri

Baca Juga: Buruh dalam Aliansi Gebrak Unjuk Rasa Tuntut Haknya di Tarakan, Pihak PT Intracawood Angkat Bicara

"Kami anggap sudah memudar di era pemerintahan saat ini," ungkap AJi. 

Selain itu, kata Aji Ahmad Affandy, bahwa mereka menganggap reformasi merupakan sebuah keresahan, dimana hal itu dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi.

"Kita berharap di level pemerintahan tidak ada KKN, dan dilevel masyarakat sipil kami ingin adanya penegakan HAM tanpa pandang bulu," katanya. 

Mereka juga menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melemah pada era pemerintahan sekarang yang terbukti dengan adanya revisi Undang-Undang KPK.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Berau Khawatirkan Para Buruh Lepas Masker Saat Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Baca Juga: BREAKING NEWS Ratusan Buruh dari Federasi Hukatan KSBSI Berau Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Bahkan menurut mereka, seleksi KPK saat ini tidak lagi ideal dengan sistim Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang pertanyaanya tidak lagi mencerminkan kepentingan KPK itu sendiri.

"Pertanyaannya lebih ke arah pribadi dan sifatnya seleksi. Novel baswean saja yang memiliki trekot bagus tidak lolos," bebernya.

Selain itu, Mahasiswa Unmul dan rekan-rekannya ini juga berharap adanya penegakan HAM secara merata tanap andang bulu.

Mereka mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dari zaman pemerintahan Soeharto.

Baca Juga: Tuntut Pengusutan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, AJI Balikpapan Berunjuk Rasa di DPRD

Baca Juga: BREAKING NEWS Unjuk Rasa di Pengadilan Tinggi, Tuntut Gugatan Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

"Hal ini juga menjadi janji politik dari Joko Widodo. Tapi belakangan kita bisa lihat tidak ada keseriusan beliau untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut," lanjutnya.

Terakhir, Aji juga menyerukan semangat kepada seluruh masyarakat sipil tanpa terkecuali untuk berani menyuarakan HAM.

"Jangan diam, suarakan dengan lantang hak kita. Bukan hanya pejabat yang berhak menikmati negara ini," tegasnya. 

"Tapi kita semua. Pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, itulah bentuk demokrasi sesungguhnya, tutupnya dengan tegas.

Baca Juga: BREAKING NEWS Unjuk Rasa Mahasiswa di Depan Kantor Bupati Kukar Ricuh, Sampaikan 14 Tuntutan

Baca Juga: Putusan Hakim Soal Kasus Dugaan Mahasiswa di Samarinda Bawa Sajam dan Penganiayaan dalam Unjuk Rasa

Orasi berakhir dengan damai tepat Pukul 11.30 Wita dengan dikawal oleh pihak kepolisian dari Polresta Samarinda.

Bakar Lilin dan Panggung Rakyat

Sama halnya, di tempat terpisah. Aliansi Mahasiswa Pelajar Bontang menggelar aksi panggung rakyat di Jalan Thamrin simpang Ramayana, Kamis (21/05/2021), sekira pukul 08.00 Wita malam tadi.

Aksi yang dikemas dengan bakar lilin itu sebagai duka cita dan bentuk solidaritas terhadap para aktivis yang gugur dalam perjuangan meruntuhkan Rezim Soeharto.

Koordinator lapangan, Nurul menuturkan, 32 tahun kepemimpinan otoriter Soeharto menjadi catatan buruk bangsa selama 75 tahun merdeka.

Namun reformasi yang kini berjalan 23 tahun pasca runtuhnya Rezim Otoriter, ternyata bangsa ini belum juga berhasil mengusut tuntas atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau.

Baca juga: Mahasiswa Bontang Reformasi Gelar Aksi Damai di Kejaksaan

"Panggung rakyat dikemas bakar lilin, pembacaan puisi dan akustik sebagai aksi menolak lupa catatan buruk 23 tahun reformasi," kata Nurul.

Orator dari Gerakan Mahasiswa Indonesia atau GMNI Bontang, Saipul Akbar dalam orasinya mengatakan,  bahwa pasca reformasi negara masih saja melanggengkan kepemimpinan yang tidak mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Kemudian juga persoalan kebebasan berpendapat dalam beberapa aksi terakhir terus saja mendapat tindakan intimidasi yang berujung kriminalisasi.

"Ternyata selama berada di era reformasi, negara ternyata semakin intimidatif. Penggusuran lahan, kriminalisasi petani dan keadilan bagi korban gugur dalam tragedi Trisakti tidak dipedulikan oleh negara," ungkap Saipul dalam orasinya.

Sementara, Saldy Jaya dari Aliansi mahasiswa menegaskan dalam orasinya, bahwa janji Presiden Jokowi dalam menuntaskan luka pelanggaran HAM masih menjadi kemunafikan yang luar biasa.

Baca juga: Refleksi 21 Tahun Reformasi, Ini Suara Para Aktivis Milenial Mahasiswa Balikpapan

"Dari 2014 janji politiknya menyelesaikan kasus HAM tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, bahkan negara saat ini masih menjadikan rakyat sebagai korban kemunafikan negara," ungkap Sadly.

Terakhir seluruh massa aksi menyatakan sikap terhadap negara dengan mengeluarkan tuntutan, yakni meminta agar segala kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia diusut tuntas, kemudian kepada aparat agar menghentikan represifitas terhadap gerakan Rakyat.

Aliansi Mahasiswa Pelajar Bontang terdiri dari gabungan organisasi mahasiswa maupun individu mahasiswa. Adapun organisasi yang bergabung, yakni BEM se-Kota Bontang, HMI Bontang, GMNI Bontang, PMII Bontang, Sebimi, HMB Bontang, Kapasisbon dan Fosbon.

Berita tentang Bontang

Berita tentang Kalimantan Timur

Penulis Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo