Virus Corona di Bontang
RSUD Taman Husada Bontang Kini Bebaskan Biaya Rapid Antigen Bagi Penjaga Pasien
Pihak RSUD Taman Husada, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya membebaskan beban biaya rapid antigen bagi penjaga pasien
Penulis: Ismail Usman | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pihak RSUD Taman Husada, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya membebaskan beban biaya rapid antigen bagi penjaga pasien.
Dari informasi yang dilansir TribunKaltim.co, aturan itu telah diberlakukan sejak Senin 10 Mei 2021 lalu.
Saat dikonfirmasi, Wakil Direktur Pelayanan RSUD, drg Toetoek Pribadi Ekowati pun membenarkan hal itu.
Ia menyebutkan, bagi penjaga pasien diwajibkan mendapat layanan rapid antigen gratis. Namun syarat itu hanya berlaku untuk satu orang penjaga.
Baca Juga: RSUD Taman Husada Bontang Masih Sanggup Atasi Pasien Covid-19, Belum Perlu Transfer Tenaga Kesehatan
Namun untuk biaya antigen yang harus dikeluarkan bagi penjaga yang bergantian tetap akan ditarif Rp 100 ribu.
“Bila penunggu akan berganti, maka penunggu selanjutnya biaya pribadi,” ujarnya pada Jumat (25/5/2021).
Langkah ini diambil setalah mendapat banyak sorotan dari masyarakat dan dewan. Sehingga pihak manajemen mengambil keputusan untuk membebaskan bagi satu orang penjaga.
"Iya sesuai kepakatan. Karena waktu itukan dimasalahkan dewan," bebernya.
Baca Juga: RSUD Taman Husada Bontang Hanya Terima Pasien Covid-19, Cuci Darah dan Ambil Obat Kronis Masih Bisa
Sementara, Lisa (26) salah satu penjaga pasien menuturkan jika keputasan membebasakan beban biaya rapid itu sangat membantu.
Pasalnya, pihaknya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan yang dinilai menjadi beban bagi seluruh pihak keluar pasien.
"Iya alhamdulillah, ini membantu. Minimal meringankan beban kami lah," pungkasnya.
Kaji Ulang Tarif Biaya
Berita sebelumnya. Standar biaya swab bagi para pembesuk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang, bakal dikaji ulang.
Hal itu ungkapkan Wakil Direktur Pelayanan RSUD drg Toetoek Pribadi Ekowati saat ditemui, di Gedung DPRD Bontang, Senin (03/05/2021).
Ia menuturkan, biaya swab yang ditetapkan Rp 100 ribu itu mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat karena tarif harga pemeriksaan itu dinilai memberangkat.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kubar Terus Melonjak, Protokol Kesehatan Justru Terabaikan
Baca Juga: Tantangan Guru SD dalam Pandemi Covid-19 di Kukar, Hingga Membuat Duta Orangtua
Sehingga pihaknya pun mendapat sorotan dari anggota dewan yang berbuntut pemanggilan.
"Tadi kami dipanggil oleh dewan soal ini, secepatnya akan kami kaji lagi di manajemen," ujar drg. Toetoek.
Ia mengakui jika penggunaan kebijakan tes swab bagi penunggu pasien, sebenarnya tidak memiliki aturan khusus.
Namun, pihaknya mengacu kepada edaran Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: MIRIS, Inul Daratista Sebut Demi Baju Lebaran Pertaruhkan Nyawa, Khawatir Covid-19 Seperti di India
Baca Juga: Harus Ingat, Ini Hal-hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Sebelum dan Sesudah Vaksinasi Covid-19
Dalam edaran itu, kata Toetoek, rumah sakit harus memastikan lingkungan fasilitas kesehatan bebas dari Covid-19.
Sehingga pihaknya pun merasa perlu memberlakukan aturan ini.
Demi memastikan tak ada cluster berbahaya dari sektor fasilitas kesehatan.
"Misalnya pasien didiagnosa penyakit lain, dan negatif Covid-19. Ternyata keluar, meninggal Covid-19. Padahal pas dirawat tidak ada.
Pertanyaannya dimana itu, kemungkinan dari penunggu pasien. Yang tidak jelas negatif atau positif. Oleh karena itu rumah sakit harus mengetahui hal itu," jelasnya.
Toetoek membeberkan jika aturan tarif es antigen ini telah sesaui harga pada umumnya. Untuk biaya pemeriksaan sebesar Rp 85.000.
Sementara Rp 15 ribu sisanya untuk membayar keperluan alat kelengkapan petugas kesehatan. Seperti masker dan lainnya.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 Hari Ini, Mahulu dan Bontang tak Ada Penambahan Kasus
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bontang Kian Membaik, Daftar Wilayah Zona Merah Juga Nihil
"Sebenarnya BPJS itu tidak membiayai swab pasien. Tapi karena include dalam pelayanan. Untuk penunggu pasien kita kembalikan ke pasien. Dengan harga seratus. Itu merupakan harga dasar," lanjutnya.
Selain itu, ia mengaku beberapa rumah sakit di Indonesia memang sedang memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh gangguan finansial, karena pagebluk pandemi.
Sementara itu, tuntutan pelayanan harus berkualitas.
"Kami akan memikirkan. Mudah-mudahan ada distribusi anggaran. Saat ini kami akan tindaklanjuti kemungkinan yang ada," tandasnya.
Penulis Ismain Usman | Editor: Budi Susilo