Lagi, Pemkab Kutai Kartanegara Dapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian di LHP BPK Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalimantan Timur.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin menuturkan, penghargaan ini merupakan kali ketiga sejak 2018 hingga 2020.

"Sebenarnya sudah 8 kali dari 2012, namun terputus di 2017 kita mendapat predikat wajar dengan pengecualian," urainya saat ditemui media di Kantor BPK Kaltim, Senin (31/5/2021)

Baca Juga: Berau Kembali Terima WTP, BPK RI Dorong Belanja Daerah yang Berkualitas

Baca Juga: Pemprov Kaltim Terima Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2020, Kali Kedelapan, Ada Beberapa Catatan

Meski begitu, Rendi mengaku masih ada PR dari BPK Kaltim yang masih harus diselesaikan.

"Artinya kita pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kaetanegara akan berupaya menyelesaikan PR yang menjadi tugas kita bersama," lanjutnya.

Dia juga menuturkan, pihaknya senantiasa mengapresiasi semua tim di Kabupaten Kukar yang sudah bekerja keras untuk mempertahankan predikat tersebut.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Raih WTP yang ke-8 dari BPK RI, Penyaluran Bansos Jadi Catatan yang Harus Dibenahi

Baca Juga: Pemkot Samarinda Kembali Raih WTP dari BPK RI, Walikota Andi Harun Mengaku Bersyukur

"Kerja keras inilah yang memotivasi kita untuk tetap mempertahankan WTP ini. Karena Saya yakin WTP adalah idaman seluruh pemerintah daerah di Indonesia," lanjutnya.

Meski begitu, Rendy mengaku masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kukar.

Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Sukses Raih WTP Enam Kali Berturut-turut

Baca Juga: Bupati Syarwani Optimis, Kabupaten Bulungan Kembali Raih Opini WTP pada Tahun Depan

"Harus terus berbenah agar bisa memperbaiki secara internal dan tetap mempertahankan WTP. Terutama di pemerintahan baru ini masih banyak yang harus dievaluasi. Seperti ketepatan waktu proses administrasi yang menjadi perhatian khusus kita," tutupnya. (*)

Berita tentang Samarinda