Rencana Terapkan Pajak Sembako, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Dampak Buruknya

Baca Juga: TERNYATA Tak Hanya Sembako yang Digadang Bakal Kena PPN, Cek Daftar Barang dan Jasa Ini

Walaupun tahun depan ada pembalikan perekonomian, tak serta merta ekonomi menengah bawah langsung tumbuh pesat.

Ada proses penyesuaian yang tentunya tidak sebentar.

"Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah kesusahan dalam 2 tahun, langsung dikenakan tambahan pajak. Kami rasa ini kurang bijak," kata Andre.

PSI meminta agar pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan lebih kreatif mencari tambahan pajak pasca pandemi dengan relatif tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

"Pajak menurut kami adalah instrumen untuk memperpendek disparitas kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Diperlukan kreativitas untuk mencari potensi-potensi pendapatan pajak yang berkeadilan sosial," ujarnya.

Andre menjelaskan seharusnya pemerintah dan DPR segera duduk bersama untuk merumuskan potensi pajak tahun-tahun ke depan dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan.

"Kami yakin Kemenkeu punya banyak alternatif dalam upaya menarik pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Di mana kami yakin PPN untuk sembako rakyat kebanyakan tidak perlu masuk di dalamnya," jelasnya.

Mengejar target kelompok mampu secara ekonomi ini, menurut Andre, lebih memenuhi rasa keadilan sosial, terlebih dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang sulit untuk rakyat bawah.

"Saya berharap Kemenkeu dan DPR transparan dan membuka secara jelas skema PPN ini seperti apa. Saya berharap agar penambahan pendapatan dari pajak fokus dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PSI Pertanyakan Rencana Pengenaan PPN Sembako

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Pajaki Sembako