DPRD PPU Beber Guru PAUD Swasta di Penajam Paser Utara Bisa Dipandang Sebelah Mata

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyebutkan keberadaan guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dapat dipandang sebelah mata.

Raup menilai para guru PAUD Swasta memiliki potensi dan peran cukup besar dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebab, jumlah guru PAUD Swasta sendiri kurang lebih diperkirakan ada sebanyak 360 guru yang tersebra di 60 PAUD swasta seluruh Penajam Paser Utara.

Sehingga Pemerintah daerah, menurutnya harus terus memperhatikan keberlangsungan pendidik sekolah swasta salah satunya PAUD.

Baca Juga: Jelang Peletakan Batu Pertama Ibu Kota Negara, DPRD PPU Minta Perusahaan Nasional Akomodir Warga

Baca Juga: Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah

Pihak PAUD dan TK yang bersatus negeri hanya 4 sekolah, sementara PAUD swasta paling banyak di Penajam Paser Utara.

"Jadi pemerintah harus memperhatikan itu, meskipun yayasan itu ada hitungan bisnisnya, pemerintah harus tetap membantu," kata Raup, Minggu (14/5/2021).

Diberitakan sebelumnya, pihaknya telah melakukan pertemuan pada 25 Mei 2021 lalu bersama dnegan perwakilan guru paud swasta.

Pada saat itu para guru meminta kesejahteraan pada guru-guru PAUD.

Baca Juga: DPRD PPU Sorot Jembatan Mangrove Kampung Baru Penajam Paser Utara, Rusak tak Layak Dipakai

Baca Juga: Wakil Ketua I DPRD PPU Harap Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara Cepat Dimaksimalkan

Mereka menutut gaji yang lebih baik seperti para THL di lingkup pemerintah Penajam Paser Utara.

Sementara, Raup Muin bersama anggota DPRD lainnya terus berupaya memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para guru PAUD.

"Soal besarannya, itu teknis. Nanti akan dibicarakan lagi bersama perwakilan guru PAUD dengan Disdikpora," ujarnya.

Tenaga Pendidik Tuai Banyak Persoalan

Berita sebelumnya. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama saat ini dalam menyambut Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Namun, dalam proses vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin, menyebutkan banyak sekali permasalahan yang dihadapi.

Sehingga hal tersebut menyebabkan proses vaksinasi menjadi terhambat, seperti guru yang sedang hamil, kemudian memiliki penyakit tertentu, dan juga ada guru yang tidak ingin melaksanakan vaksinasi.

"Oleh karena itu, kami sudah menyudutkan bahwa seluruh guru wajib divaksin, kecuali dengan alasan kesehatan atau kedokteran tidak diwajibkan divaksin itu tidak apa-apa," kata Alimuddin, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Kisah Guru Honorer di Perbatasan Nunukan Optimis Tembus PPPK, Pernah 3 Kali Gagal Ujian CPNS

"Dan guru-guru yang akibat alasan kesehatan yang tidak bisa divaksin maka nanti pembelajaran dari rumah saja," ujarnya.

Baca juga: Kecamatan Penajam PPU Dominasi Kasus Covid-19, Waru dan Sepaku Nihil Kasus Positif

Sementara itu, Alimuddin menyebutkan jika para guru tidak ingin melaksanakan vaksin bukan karena alasan kesehatan, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak mendukung proses pencegahan penyebaran Covid-19.

"Saya ingatkan pada semua guru khususnya maupun tenaga pendidikan bahwa kita adalah Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan untuk mendukung proses percepatan penyebaran Virus Corona ini," kata dia.

Berita tentang PPU

Penulis Dian MS | Editor: Budi Susilo