Pemkot Samarinda Beri Waktu PT SCB Penuhi Kewajiban hingga Akhir Tahun 2021

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda memberikan rekomendasi kepada PT. Samarinda Cahaya Berbangun (SCB) untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terkait permasalahan Izin Mendirikan Bangunan, Selasa (29/6/2021).

Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pimpinan PT. SCB saat melakukan peninjauan langsung di kompleks pergudangan Samarinda Central Bizpark, Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Beberapa di antara rekomendasi yang disampaikan oleh Pemkot melalui Walikota Andi Harun adalah permintaan Pemkot Samarinda agar PT. SCB memperluas kolam retensi sesuai ketentuan dari tim teknis.

Adapun struktur kolam retensi juga harus sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PUPR RI.

Baca juga: Berikan Rekomendasi ke Walikota Samarinda, Komisi III Minta SCB Penuhi Syarat IMB

Selain itu, Pemkot juga meminta PT. SCB untuk memenuhi kewajiban penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 67 ribu meter persegi.

Lebih lanjut Pemkot juga merekomendasikan beberapa bangunan agar dibongkar secara mandiri oleh PT. SCB.
Ini adalah rekomendasi dari pemerintah kota Samarinda berdasarkan tinjauan tim teknis yang telah turun ke lapangan.

Kewajiban-kewajiban yang telah disampaikan harus dipenuhi paling lambat hingga Desember 2021.

"Jika tidak dipenuhi, maka kita akan lakukan pembekuan IMB atau kita cabut," tandas sang walikota saat menyampaikan rekomendasi Pemkot tersebut kepada pimpinan PT. SCB di kompleks pergudangan SCB.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Masih Tunggu Hasil Tim Teknis Dugaan Pelanggaran SCB

Rekomendasi yang diberikan Pemkot Samarinda berdasarkan hasil laporan tim teknis yang telah melakukan peninjauan di lapangan selama satu bulan terakhir.

Pemkot juga memerintahkan agar beberapa bangunan yang belum memiliki IMB di kawasan pergudangan tersebut untuk ditutup dan ditiadakan aktivitas apapun.

Dua bangunan diperintahkan untuk dibongkar secara mandiri dan seluruh biaya pembongkaran ditanggung oleh PT. SCB sendiri.

"Bangunan yang tidak memiliki IMB di tahap satu untuk ditutup dan tidak boleh ada kegiatan apapun," jelas Andi Harun.

Turut dalam rombongan peninjauan lapangan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari dinas PUPR, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Kota Samarinda.

Putuskan Kasus Pelanggaran SCB

Berita sebelumnya. Pemerintah Kota Samarinda masih melakukan langkah-langkah lanjutan untuk menelusuri kasus dugaan pelanggaran administrasi oleh PT. Samarinda Cahaya Berbangun (SCB).