Kubar Kesulitan Penuhi Kebutuhan Tabung Oksigen, Pemkab Berencana Beli Generator

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Tingkat permintaan tabung oksigen di rumah sakit pada musim pandemi Covid-19 ini terus mengalami peningkatan. 

Bahkan seluruh rumah sakit pusat layanan kesehatan di wilayah Kutai Barat mulai kesulitan mendapatkan tabung oksigen. 

Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk bisa mengisi keterbatasan tabung oksigen yang memang semakin diperlukan.

Bahkan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah daerah dengan menggandeng perusahaan juga kurang begitu optimal untuk menjamin ketersediaan tabung oksigen yang diperlukan setiap harinya.

"Kita sudah minta bantu ke mana-mana, salah satunya ke perusahaan-perusahaan. Jangankan kita yang pergi ngisi oksigen ke Samarinda sana, mereka saja sekarang kesulitan, mulai langka," kata Bupati Kubar, FX Yapan saat dijumpai awak media, Senin (2/8/2021) kemarin. 

Baca juga: Tinggalkan Kubar, Rencana Masa Depan Vino, Bocah yang Ayah Ibunya Meninggal Dunia karena Covid-19

Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk bisa dengan segera mencari jalan keluarnya.

Pilihan yang ada sekarang hanyalah dengan menyediakan atau membeli alat pengisian tabung oksigen. 

"Sekarang kita lagi membahas untuk bisa membeli mesin pengisian tersebut. Satu-satunya jalan hanya itu, kemarin sudah ada rapat pembahasan mengenai rencana ini," tuturnya.

"Maunya kita sesegera mungkin, kalau memang bisa, besok sudah bisa ada. Karena ini sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini," imbuhnya.

Namun, kata dia, pembelian tersebut juga membutuhkan proses yang cukup lama, melalui e-katalog dan sebagainya.

Tetapi karena memang sangat diperlukan, maka pengadaan mesin tersebut menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT), kemudian nantinya akan langsung dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021.

Baca juga: Tegar, Vino Bocah Kubar yang Kehilangan Orangtua karena Covid-19 Malah Hibur Neneknya

"Oleh karenanya tidak kita tunggu dianggarkan dalam APBD-P, pakai BTT itu tadi. Yang terpenting ada landasan hukumnya dan juga selalu berkoordinasi dengan Inspektorat. Kalau sampai tidak mengikuti proses, pasti nanti akan timbul permasalahan. Harus bisa kita pertanggungjawabkan jika menggunakan anggaran negara," tuturnya.

Apapun nanti yang akan terjadi, pemerintah daerah akan terus berupaya dan tidak akan angkat tangan dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini, khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kutai Barat. (*)