Emir Moeis Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, PSI: Kenapa harus Mantan Koruptor?

PSI, kata Bimmo, menganggap pencalonan Emir Moeis sebagai komisaris perusahaan pelat merah itu merupakan salah satu praktek impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.

Ia menilai, efek jera yang selama ini didengungkan tidak akan pernah efektif selama mantan koruptor masih bisa menduduki jabatan publik.

"Apakah di negeri ini tidak ada orang baik dan berkualitas yang layak menjadi petinggi BUMN? Kenapa harus mantan koruptor?

Saya kira, perlu ada klarifikasi, transparansi dan bila mungkin koreksi untuk masalah ini," tutur dia.

Lebih lanjut, Bimmo menambahkan, dari sisi manajemen berbasis risiko, terdapat kerawanan tinggi jika mantan koruptor diberi jabatan penting dalam BUMN.

Menurutnya, tidak ada jaminan seorang mantan koruptor tidak akan melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

"Memberi posisi strategis kepada mantan koruptor di BUMN sama saja membuka peluang terjadinya korupsi yang lebih besar lagi.

Ini sangat merugikan reputasi BUMN kita," katanya.

Melanggar Prinsip Dasar Pemerintahan

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mempertanyakan figur selain Moeis yang lebih bersih dan berkompeten untuk menduduki jabatan tersebut.

Menurutnya, penunjukan ini melanggar prinsip dasar pemerintahan yang kredibel.

"Masa gak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten.

Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan ketika dihubungi, Kamis (5/8/2021) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com dari artikel yang berjudul Emir Moeis Jadi Komisaris di Perusahaan BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?

Ia menilai, penunjukan Emir Moeis sebagai komisaris perusahaan tersebut menunujukkan adanya kemunduran dalam pengelolaan BUMN oleh pemerintah.

"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya.