Ngabalin Bicara Hak Paten Tanggapi Kritik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Sebut Harus Ada Perawatan

Sudah Direncanakan Sejak Sebelum Pandemi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini mengatakan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan BBJ2 bukanlah rencana baru.

Pengecatan tersebut sudah direncanakan sejak sebelum Pandemi.

"Ini bukan rencana baru, sudah dimulai sejak 2019, untuk menyambut hari kemerdekaan ke-75," kata Faldo kepada wartawan, Rabu, (4/8/2021).

Baca juga: REAKSI Ngabalin Singgung Pihak yang Kritik Warna Pesawat Presiden, Sebut Ngomong Nyerocos Saja Bebas

Pengecatan Pesawat tersebut kata dia justru lebih efisien karena dilakukan berbarengan dengan perawatan berkala yang telah ditetapkan.

"Pesawat BJJ 2 itu servis sesuai rekomendasi pabrik jatuh pada 2021. Tadinya, itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien," katanya.

Anggaran pengecatan pesawat yang mencapai Rp 2 miliar tersebut, kata dia, sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harus dilaksanakan.

Lagi pula anggaran di Kementerian Sekretariat Negara selama ini sudah refocusing untuk pandemi.

"Sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan," katanya.

Selain itu kata dia, pengecatan pesawat kepresidenan dilakukan untuk menggeliatkan sektor usaha dalam negeri.

Oleh karenanya pengecatan dilakukan oleh perusahaan lokal.

"Di kala pandemi, belanja pemerintah dapat mendorong geliat sektor usaha, apalagi industri penerbangan, yang sangat terdampak pandemi. Naik pesawat sekarang, kan tidak semudah dulu lagi, jadi melambat itu semua, dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

Baca juga: NASIB Calon Penumpang Pesawat di Samarinda Akibat Pakai Surat PCR Palsu, Bukan Hanya Batal Berangkat

Keterangan pihak Istana

Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang baru-baru ini menuai kritik.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan adanya pengecatan pesawat.